Landasan.id – PALU – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral sebagai upaya mematangkan persiapan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, bertempat di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis, 21 September 2023.
Selain menghadirkan unsur Forkopimda, Rakor lintas sektoral ini juga menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dr. Risvirenol, bersama perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sulteng.
Menurut Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho, kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan segala bentuk persiapan dalam rangka menghadapi Pemilu dengan komitmen demi memastikan terselenggaranya Pemilu yang aman, damai, jujur, adil, dan berintegritas.
Pemilu merupakan proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara Indonesia. 2024 akan menjadi momen politik yang sangat penting dan krusial. Sebab pelaksanaan Pemilu akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD serta DPRD.
Berkaitan dengan itu, Polda Sulteng telah melakukan upaya optimal dengan menerapkan manajemen pengamanan secara terpadu dan komprenshif. Bahkan mengerahkan segala sumber daya organisasi yang ada, dan memperkokoh serta meningkatkan sinergisitas maupun kerja sama dengan stake holder yang berkompeten. Diantaranya Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Bawaslu, dan KPU serta mitra keamanan lainnya.
“Hal itu bertujuan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Agus Nugroho, saat menyampaikan sambutannya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menyamakan pendapat serta rencana tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ia mengatakan, pada Pemilu sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulteng, diantaranya dugaan tidak netralnya penyelenggara, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke tempat pemungutan suara (TPS), pemilih yang tidak terdaftar, dan titik lokasi TPS yang jaraknya berjauhan. Bahkan, adanya petugas penyelenggara Pemilu dan personel pengamanan yang meninggal dunia.
Selain itu, adanya beberapa pelanggaran seperti kampanye gelap atau yang dilaksanakan diluar jadwal di tempat ibadah atau pendidikan dan dugaan diskriminasi peserta Pemilu hingga praktek politik uang.
“Hal semacam itu dapat menjadi penghambat dalam kelancaran penyelenggaraan Pemilu sekaligus berpotensi terjadinya gangguan kamtibmas. Kejadian seperti itu, jangan sampai terulang kembali pada Pemilu 2024,” tegasnya.
Ia berharap, bagi personel Polri, TNI, dan mitra keamanan lainnya dapat bekerjasama untuk menciptakan situasi Pemilu yang aman, dengan melakukan deteksi dini serta pemetaan kerawanan di setiap tahapan Pemilu. Tentunya dengan mengoptimalkan fungsi Intelijen yang didukung oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengetahui dinamika maupun fenomena, yang terjadi di masyarakat.
“Kegiatan rakor lintas sektoral yang kita laksanakan saat ini begitu sangat penting untuk menciptakan perpaduan antara seluruh fungsi Kepolisian di Polda Sulteng dan stake holder lainnya. Baik dalam melakukan pemetaan potensi ancaman kerawanan, analisa resiko terjadinya gangguan serta pencegahannya,” pungkasnya.
Sumber : JURNAL LENTERA
