Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Mewakili Bupati Parigi Moutong, Wakil Bupati Abdul Sahid menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Kantor Bappeda Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (22/10/2025).
Dalam sambutannya, Abdul Sahid menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong atas penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029.
Ia menilai, penyusunan dokumen tersebut menjadi bagian dari misi Nawacita dan pencapaian visi Indonesia 2045, sesuai dengan arahan utama strategi pelaksanaan misi Nawacita yang mencakup pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi kemiskinan.
“Bahwa dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025–2029 menjadi salah satu misi 𝑵𝒂𝒘𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂 dan pencapaian visi Indonesia 2045, dan sesuai dengan arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi 𝒏𝒂𝒘𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂 yang mencakup pembangunan manusia, membangun infrastruktur dan penyederhanaan regulasi dan birokrasi dan transformasi kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang perlu perhatian serius dari pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui kebijakan, program, maupun kegiatan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan.
Namun demikian, berdasarkan data tahun 2025, Kabupaten Parigi Moutong masih menempati urutan ketiga tertinggi terkait persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni sebesar 13 persen. Selain itu, daerah ini juga menduduki peringkat pertama dalam jumlah penduduk miskin, yaitu sebanyak 71.880 jiwa.
Abdul Sahid menjelaskan, sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut di antaranya pendidikan, kesehatan, struktur sosial, dan budaya. Karena itu, kata dia, penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya konkret dan konstruktif agar benar-benar menyentuh masyarakat miskin.
“Wabup menambahkan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya sekedar wacana semata tetapi percepatan inovasi serta peran dari berbagai pihak secara sendiri, tanpa melihat keterkaitan dengan sektoral lainnya. Yang lebih penting lagi, intervensi tidak seragam penanganannya. Adapun identifikasi permasalahan, kebutuhan, dan potensi sebagai dasar intervensi menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan intervensi percepatan program penanganan kemiskinan harus tepat sasaran,” jelasnya.
Ia berharap FGD penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2025–2029 dapat menjadi media interaktif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program dan kegiatan, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan dan dukungan implementasi yang tepat sasaran.
“Saya berharap personal Focus Group penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2025–2029 ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholder untuk menyelaraskan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan serta dukungan implementasi kegiatan dengan tepat berdasarkan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah tahun 2025–2029,” ujarnya.
Diketahui, penanggulangan kemiskinan merupakan gabungan dari seluruh perangkat daerah dan berbagai unsur lain yang harus mampu menjaga kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pemantauan sumber penghidupan masyarakat, status pekerjaan, pengangguran, pendapatan rendah, kondisi sanitasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong mencapai 14,20 persen pada tahun 2024, sementara Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 10,92 persen pada Maret 2025. Karena itu, diperlukan empat prinsip utama dalam penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu:
- Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;
- Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar;
- Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan
- Pembangunan yang inklusif.
Selain itu, beberapa program kegiatan dan subkegiatan yang diatur dalam Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 akan dipadukan dengan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, matriks program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:
- Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin;
- Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin;
- Program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dana desa atau dana kelurahan.
Upaya ini diharapkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin dan menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.
