Landasan.id – PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong dimotori Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) setempat mulai membahas penyusunan dokumen perubahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2023-2026 melalui Focus Group Discussion (FGD), Senin, 15 Mei 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kantor Bappelitbangda Parigi Moutong ini, juga membahas penyusunan kriteria kemiskinan sebagai acuan penentuan rumah tangga miskin dan layak mendapatkan bantuan di 2023.
FGD yang bekerjasama dengan tim ahli dari Universitas Tadulako (Untad) Palu ini, dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong H. Badrun Nggai, SE.
Selain itu, turut melibatkan peserta dari perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), perbankan, Baznas Parigi Moutong dan lembaga masyarakat.
Menurut Badrun Nggai, selain bertujuan untuk menyatukan presepsi, kegiatan ini juga dapat memberikan sumbangsi saran demi penyempurnaan rencana penyusunan dokumen RPKD.
Selalin itu, penyusunan kriteria kemiskinan sebagai acuan penentuan rumah tangga miskin yang layak mendapatkan bantuan tahun ini.
Menurutnya, Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami penurunan angka kemiskinan.
Pemda Parigi Moutong, kata dia, harus terus melakukan penekanan terhadap angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan data, Kabupaten Parigi Moutong berada di posisi ke empat setelah sebelumnya masuk dalam kategori tiga besar tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Tengah.
“Upaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem ini menjadi PR bersama bagi kita,” ujarnya.
Ia berharap, penanggulangan kemiskinan tidak hanya sekedar wacana semata, namun diperlukan tindakan nyata dari percepatan serta inovasi dan peran seluruh pihak secara terintegrasi.
Selain itu, ia berharap, pekerjaan ini tidak diselesaikan secara sendiri-sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan isu sektoral lainnya. Terpenting, intervensi juga tidak bisa seragam penanganannya.
Sehingga, identifikasi terhadap permasalahan kebutuhan dan potensi yang dimaksud sebagai dasar intervensi pemerintah menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan dalam menyelesaikan program daerah terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, agar langkah percepatan penanganan kemiskinan ini tepat sasaran dan diharapkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat.
Tidak hanya itu, identifikasi masyarakat miskin dan kelompok rentan harus dapat terlayani dan mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, rumah yang layak huni serta kebutuhan dasar lainnya.
“Melalui kegiatan ini, saya ingin memastikan kepada peserta, apakah masyarakat miskin dan kelompok rentan terlindungi, baik dari jaminan sosial, terlindungi asetnya, serta terlindungi haknya, dalam kepemilikan dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil,” tandasnya.
Sumber : JURNAL LENTERA
