Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Kepala Kepolisian Resor Parigi Moutong, AKBP Hendrawan A.N, menegaskan komitmennya memberantas aktivitas ilegal, khususnya peredaran narkotika dan pertambangan emas tanpa izin (PETI), yang dinilai kian meresahkan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan menyusul sejumlah langkah penindakan yang telah dilakukan jajaran Polres Parimo terhadap pelaku narkoba maupun aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah.
Hendrawan menekankan, penegakan hukum tidak akan efektif tanpa dukungan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah.
“Penegakan hukum ini bukan sekadar formalitas. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak,” ujar Hendrawan di Parigi, Selasa (05/05/2026).
Ia juga menyoroti pola “kucing-kucingan” dalam praktik PETI. Aktivitas tambang ilegal, kata dia, kerap berhenti saat aparat turun ke lokasi, namun kembali beroperasi setelah petugas ditarik.
“Begitu tim turun mereka berhenti, tapi setelah aparat kembali, aktivitas berjalan lagi. Pola seperti ini membuat efek jera tidak tercapai,” tegasnya.
Selain itu, Kapolres menilai minimnya laporan resmi dari pemerintah desa menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan PETI. Padahal, aparat desa dan masyarakat setempat dinilai paling mengetahui kondisi riil di lapangan.
“Polisi kerap menjadi sorotan, namun laporan resmi dari desa hampir tidak ada. Padahal, pencegahan efektif harus dimulai dari tingkat paling bawah,” katanya.
Untuk itu, Hendrawan mendorong penguatan sinergi lintas sektor, melibatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus menekan dampak lingkungan akibat PETI.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya solusi berkelanjutan pasca-penindakan, terutama penyediaan alternatif mata pencaharian bagi warga yang selama ini bergantung pada aktivitas tambang ilegal.
“Penindakan harus diikuti solusi. Pemerintah daerah perlu hadir memberikan pilihan ekonomi yang legal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Terkait dugaan keterlibatan oknum dalam membekingi aktivitas ilegal, Hendrawan memastikan hal tersebut merupakan tindakan individu dan tidak mendapat legitimasi institusi.
“Tidak ada toleransi terhadap praktik ilegal. Jika semua pihak bersinergi dan tidak ada pembiaran, saya yakin aktivitas seperti PETI bisa ditekan,” pungkasnya.
