Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai mengakselerasi program pemajuan kebudayaan pada 2026. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penyusunan ensiklopedia Suku Tialo sekaligus upaya memperjuangkan pengakuan bahasa Tialo sebagai bahasa mandiri.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Parigi Moutong, Ninong Pandake, menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari kerja besar pendokumentasian identitas budaya lokal yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
“Setelah Suku Kaili, Tajio, dan Lauje, tahun ini kita fokus pada Suku Tialo. Ensiklopedia ini akan mengulas secara komprehensif daur hidup masyarakat, mulai dari kelahiran hingga kematian,” ujarnya saat di temui di Kantor Disdikbud Parigi Moutong, Rabu 08/4/2026.
Penyusunan buku dijadwalkan mulai Juni 2026 dan akan dilanjutkan dengan agenda bedah buku terhadap empat suku besar pada Agustus mendatang sebagai ruang diseminasi pengetahuan budaya kepada publik.
Tak hanya berhenti pada dokumentasi, Disdikbud juga mendorong penguatan bahasa daerah yang mulai tergerus. Saat ini, pihaknya tengah berkolaborasi dengan Balai Bahasa untuk merevitalisasi bahasa Tialo yang selama ini kerap diklasifikasikan sebagai bagian dari rumpun bahasa Dondo di Tolitoli.
“Melalui revitalisasi dan rencana kongres bahasa, kita ingin mendorong agar bahasa Tialo diakui sebagai bahasa tersendiri. Ini penting karena penuturnya tersebar luas, dari Kecamatan Tomini hingga Moutong,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Workshop Bahasa Daerah dijadwalkan pada September 2026 dengan menyasar guru SD dan SMP. Kegiatan ini menjadi tahap awal integrasi bahasa daerah ke dalam kurikulum Muatan Lokal (Mulok) yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027.
Selain fokus pada literasi dan bahasa, Pemkab Parigi Moutong juga menyiapkan berbagai program penguatan budaya lainnya. Di antaranya Festival Gampiri yang akan kembali digelar pada Oktober 2026, program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang menjangkau 10 sekolah, pelatihan tari tradisional untuk regenerasi pelaku seni, hingga penetapan dan penguatan status cagar budaya.
Tak kalah penting, pemerintah juga akan merevisi Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) guna menyelaraskan arah kebijakan kebudayaan ke depan.
Ninong menekankan, seluruh program ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi upaya nyata memperkuat identitas dan jati diri masyarakat Parigi Moutong di tengah derasnya arus modernisasi.
“Budaya harus menjadi fondasi, bukan hanya pelengkap. Ini tentang menjaga warisan sekaligus memastikan keberlanjutannya,” tegasnya.
