Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Rapat Paripurna pembahasan LKPJ 2025 di DPRD Kabupaten Parigi Moutong berlangsung panas dan sarat ketegangan. Di tengah forum resmi itu, politisi PKB, Chandra Setiawan, mengambil langkah tegas dengan melakukan walk out, menandai adanya persoalan serius yang ia nilai tidak bisa lagi diabaikan.
Aksi tersebut bukan sekadar reaksi emosional, melainkan bentuk sikap politik terbuka yang disampaikan langsung dalam ruang sidang paripurna. Selasa, 07/04/2026. Chandra menegaskan, langkah itu diambil sebagai kritik terhadap dua hal mendasar: pengabaian sejarah daerah dan melemahnya marwah lembaga legislatif.
Usai meninggalkan ruang sidang, Chandra menyoroti minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap para pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong. Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 daerah, ia menilai belum ada sistem penghargaan yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan bagi tokoh-tokoh yang berjasa dalam lahirnya kabupaten tersebut.
“Sejarah tidak boleh dilupakan. Tanpa mereka, daerah ini tidak akan ada,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah segera melakukan pendataan resmi terhadap para pejuang pemekaran. Tak hanya itu, mereka juga harus dihadirkan secara khusus dalam setiap peringatan HUT daerah, bukan sekadar sebagai tamu biasa.
Menurutnya, penghormatan harus diwujudkan secara nyata, seperti penempatan pada posisi kehormatan dalam seremoni resmi hingga pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk pengakuan formal yang bernilai historis.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini tentang bagaimana kita merawat ingatan kolektif dan menghargai perjuangan yang telah melahirkan daerah ini,” ujarnya.
Chandra juga menekankan bahwa penghargaan tetap harus diberikan kepada pejuang pemekaran yang telah wafat, melalui anak atau ahli warisnya sebagai bentuk penghormatan lintas generasi.
Di sisi lain, ia mengungkap persoalan yang tak kalah krusial di internal DPRD. Menurutnya, prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan mulai tergerus, bahkan berpotensi melemahkan legitimasi lembaga itu sendiri.
Ia menyoroti pentingnya menjaga konsistensi terhadap keputusan paripurna sebagai produk tertinggi lembaga legislatif yang seharusnya dihormati dan dijaga bersama.
“Marwah DPRD ditentukan dari sejauh mana kita konsisten terhadap keputusan yang kita buat sendiri. Kalau itu diabaikan, kepercayaan publik ikut runtuh,” tegasnya.
Aksi walk out yang dilakukan, lanjutnya, merupakan bentuk peringatan keras atas dinamika internal yang dinilai tidak sehat. Ia mendorong adanya pembenahan menyeluruh agar soliditas dan integritas DPRD tetap terjaga.
Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa di balik agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah, terdapat persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan. Tidak hanya soal capaian program, tetapi juga tentang menjaga kehormatan sejarah dan memperkuat fondasi kelembagaan DPRD di tengah dinamika politik yang kian kompleks.
