Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Polemik dugaan keterkaitan anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Selpina, dengan aktivitas tambang ilegal kian memanas. Sorotan tajam kini datang dari Pendiri Rumah Hukum Tadulako, Hartono Taharudin, yang mempertanyakan peran pengawasan DPRD dalam maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di daerah tersebut.
Hartono menilai, klarifikasi yang disampaikan Selpina justru memunculkan pertanyaan baru di ruang publik. Dalam pernyataannya, Selpina mengakui bahwa sebagian keluarganya, termasuk suaminya, pernah terlibat dalam aktivitas pertambangan.
Menurut Hartono, pengakuan tersebut seharusnya menjadi alarm bagi seorang wakil rakyat untuk bersikap, bukan justru terkesan didiamkan.
“Aneh, sebagai anggota DPRD dia mengetahui ada keterlibatan keluarga dalam aktivitas tambang ilegal, tetapi tidak pernah disuarakan. Ini patut dipertanyakan, bagaimana fungsi pengawasan dijalankan,” tegas Hartono.
Ia menekankan, anggota legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan aktivitas ilegal tidak tumbuh di wilayahnya, terlebih jika informasi itu berada dalam lingkaran terdekat.
“Kalau tahu tapi tidak pernah bersikap atau menyuarakan, itu bisa dimaknai sebagai pembiaran. Ini berbahaya karena bisa memberi ruang praktik ilegal terus berlangsung,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hartono juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari aktivitas tambang ilegal, termasuk dugaan keterkaitannya dengan pembiayaan layanan publik.
“APH harus menelusuri aliran dana ini. Jangan sampai ada layanan publik yang dibiayai dari sumber yang tidak sah,” katanya.
Ia juga mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Parimo agar segera turun tangan guna menjaga integritas lembaga legislatif.
“BK DPRD harus serius menelusuri persoalan ini. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap DPRD runtuh akibat polemik ini,” tegasnya.
Hartono menambahkan, pihaknya akan membawa persoalan ini ke Badan Kehormatan DPRD agar polemik tidak berlarut-larut.
“Kami dari Rumah Hukum Tadulako akan melaporkan ini ke BK, agar ada kejelasan dan polemik segera berakhir,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta partai politik tempat Selpina bernaung untuk tidak tinggal diam. Evaluasi internal dinilai penting agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap dugaan kedekatan dengan aktivitas ilegal.
“Partai harus mengambil sikap. Ada tanggung jawab moral untuk melakukan pembinaan terhadap kadernya di legislatif,” ujarnya.
Sebelumnya, Selpina membantah keterlibatannya dalam polemik pinjaman dana operasional pelayanan kesehatan oleh Plt Kepala Puskesmas Moutong, Nurlian, kepada pihak yang diduga terkait tambang ilegal. Ia bahkan menantang agar sosok “bos tambang” yang dimaksud diungkap secara terbuka.
Namun, pengakuannya terkait adanya keluarga yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan justru memicu gelombang kritik baru, terutama terkait konsistensi fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas ilegal di Parigi Moutong.
