Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong mengingatkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara yang juga Anleg DPRD Parigi Moutong Fraksi Partai Golkar, Adnyana Wirawan, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap penjelasan Bupati Parigi Moutong mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (14/7/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan dokumen KUA-PPAS sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD 2027. Namun, Golkar menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal daerah harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” tegas Adnyana.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Parigi Moutong terhadap dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah didorong lebih agresif mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi lokal.
Menurut Adnyana, sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, retribusi daerah, hingga pemanfaatan aset milik daerah harus menjadi sumber-sumber penerimaan yang dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian terhadap komposisi belanja daerah yang dinilai masih belum ideal. Adnyana menilai alokasi belanja modal perlu diperbesar agar pemerintah mampu membangun lebih banyak aset produktif yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Belanja modal harus diperkuat. Infrastruktur dasar dan aset produktif merupakan investasi pemerintah yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sorotan lain juga diarahkan pada rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar. Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan tanpa dasar yang kuat.
Adnyana menegaskan penyertaan modal harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, terukur, transparan, dan akuntabel sehingga benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah, bukan justru menjadi beban keuangan di kemudian hari.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Golkar pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Fraksi Partai Golkar, pembahasan APBD bukan sekadar memenuhi agenda konstitusional, melainkan momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mampu mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong secara berkelanjutan.
