Parigi Moutong, Landasan.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai menyalurkan sebanyak 15.000 pasang seragam sekolah gratis bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026.
Pada tahap awal, sebanyak 3.000 pasang seragam disiapkan untuk kegiatan launching yang dijadwalkan berlangsung pada hari pertama masuk sekolah. Seragam tersebut akan diserahkan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, sebagai simbol dimulainya program prioritas ini.
Plt. Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, menyebutkan bahwa distribusi tahap awal masih menunggu kedatangan seragam melalui jalur kargo laut yang diperkirakan tiba di Parigi Moutong pekan depan.
“Sebanyak 3.000 pasang seragam disiapkan untuk kegiatan launching, dan akan diserahkan langsung oleh Bupati pada hari pertama masuk sekolah,” ujar Sunarti, Rabu (9/7/2025).
Program seragam gratis ini merupakan salah satu komitmen 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa baru, sekaligus mewujudkan pemerataan akses pendidikan.
Sebagai bentuk simbolis, Disdikbud melibatkan perwakilan sekolah dari 23 kecamatan untuk hadir pada acara launching. Sementara itu, 12.000 pasang seragam lainnya akan dibagikan menyusul kepada seluruh siswa baru yang telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Penyerahan seragam juga akan dilakukan serentak di sekolah-sekolah dan disaksikan secara virtual oleh Bupati melalui video conference. Dinas Kominfo menyiapkan siaran langsung agar bisa diikuti oleh seluruh sekolah,” tambah Sunarti.
Untuk Kecamatan Parigi, acara penyerahan dipusatkan di Auditorium Kantor Bupati sebagai lokasi utama peluncuran.
Sunarti menegaskan, pihaknya juga memperhatikan siswa yang belum tercatat dalam Dapodik. Disdikbud sudah berkoordinasi dengan Bupati agar distribusi seragam tetap merata dan tidak diskriminatif, termasuk bagi siswa yang belum terdata resmi.
Saat ini, proses validasi data siswa baru masih berlangsung untuk memastikan jumlah penerima secara akurat. “Validasi penting agar kita tahu apakah 15.000 seragam cukup atau perlu tambahan. Kadang ada siswa yang pindah domisili mengikuti orang tua, sehingga jatah seragam bisa dialihkan ke siswa lain yang belum mendapat,” jelasnya.
Meski belum merencanakan pengadaan tambahan, Sunarti memastikan Disdikbud siap mengambil langkah cepat jika terjadi kekurangan. Semua kebijakan tetap akan mengacu pada data Dapodik agar akuntabilitas anggaran terjaga.
“Jika ada penambahan, harus berdasarkan data yang valid agar tidak terjadi pemborosan atau kelebihan stok,” tegasnya.
Dengan adanya program ini, pemerintah daerah berharap semangat belajar siswa semakin meningkat, sekaligus meringankan beban orang tua dalam menyambut tahun ajaran baru.
