Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong tengah berpacu mencari solusi atas keterbatasan anggaran rujukan pasien yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Pada tahun 2026, anggaran yang tersedia sebesar Rp700 juta, namun angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai Rp1,5 miliar per tahun.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Parimo, Darlin, mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan hal baru. Pada 2025 lalu, pihaknya hanya mengelola anggaran sekitar Rp500 juta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), ditambah Rp100 juta dari hasil pembahasan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program “Sehat Bersama”.
“Program ini difokuskan pada pelayanan kesehatan gratis, termasuk kunjungan langsung ke rumah pasien,” ujarnya dalam rapat bersama diDPRD, Senin 06/04/2026.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan tekanan anggaran yang jauh lebih besar. Berdasarkan data dari 23 Puskesmas di Parimo terdiri dari 16 Puskesmas rawat inap dan 8 rawat jalan biaya rujukan pasien, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM), diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar per tahun.
“Ini baru untuk biaya BBM rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit. Artinya, ada kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan kemampuan anggaran,” tegas Darlin.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Dinas Kesehatan sebelumnya telah menempuh sejumlah langkah, termasuk mempercepat verifikasi dan pencairan klaim dari Puskesmas. Selain itu, Puskesmas juga didorong lebih fleksibel dalam memanfaatkan dana jasa pelayanan medis.
Bahkan, sempat diterapkan skema dana talangan dari jasa medis guna memastikan pasien tetap mendapat layanan cepat, terutama dalam kondisi darurat.
“Kebijakan ini cukup membantu di awal, tetapi pada 2025 efektivitasnya mulai menurun karena sebagian Puskesmas sudah mampu mengelola pembiayaan secara mandiri,” jelasnya.
Memasuki 2026, Dinkes Parimo kini mengkaji pemanfaatan anggaran Rp700 juta secara lebih terarah untuk menopang sistem rujukan pasien. Langkah ini juga diselaraskan dengan komitmen pemerintah daerah melalui program “Sehat Bersama” yang menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Kami akan atur secara internal dan tetap berkoordinasi dengan bagian hukum serta keuangan daerah agar penggunaannya sesuai regulasi,” ujarnya.
Jika skema ini disetujui, anggaran tersebut akan disalurkan ke Puskesmas melalui mekanisme klaim guna mendukung operasional rujukan pasien.
Upaya ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek untuk menutup celah pembiayaan, sekaligus memastikan layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil tidak terhambat hanya karena keterbatasan biaya transportasi.
