Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Program layanan kesehatan gratis di Kabupaten Parigi Moutong dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat. Selain pasien, keluarga yang mendampingi selama masa perawatan masih menghadapi beban ekonomi yang kerap terabaikan.
Persoalan ini mencuat dalam forum pembahasan program kesehatan daerah yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin 06/04/2026. Dalam forum tersebut terungkap, meski biaya pengobatan pasien sebagian besar telah ditanggung melalui skema jaminan kesehatan, keluarga pasien tetap harus memenuhi kebutuhan hidup selama berada di rumah sakit.
Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi PKB, H. Wardi, secara khusus menyoroti kondisi tersebut, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang harus bertahan mendampingi anggota keluarganya selama menjalani perawatan.
“Pasien memang sudah ditanggung, tetapi keluarga yang menjaga justru sering kesulitan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menilai, pelayanan kesehatan seharusnya tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial keluarga sebagai bagian dari proses pemulihan.
Untuk itu, Wardi mengusulkan agar pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit dapat menyediakan dukungan minimal bagi pendamping pasien, baik dalam bentuk konsumsi maupun bantuan biaya harian.
Menurutnya, intervensi sederhana seperti penyediaan makanan atau subsidi harian bagi satu orang pendamping dapat memberikan dampak signifikan, terutama bagi pasien yang menjalani perawatan jangka panjang atau harus dirujuk ke luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala RSUD Anuntaloko Parigi, Irwan, menyampaikan bahwa pihak rumah sakit sejatinya telah mengalokasikan anggaran bagi pendamping pasien yang benar-benar tidak mampu.
“Saat ini di RSUD Anuntaloko, kami telah menganggarkan bantuan bagi pendamping pasien yang tidak mampu. Kami menyediakan makanan di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, bukan berdasarkan preferensi masing-masing pendamping,” ujarnya.
Namun demikian, isu ini menunjukkan masih perlunya penguatan kebijakan agar program layanan kesehatan gratis benar-benar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, termasuk aspek sosial keluarga pasien.
