Palu, LANDASAN.ID – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan isu kolapsnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) memicu desakan keras dari parlemen daerah. Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, meminta pemerintah pusat segera turun tangan dan mengambil alih perusahaan tersebut.
Safri mendesak agar pemerintah melalui BPI Danantara serta BUMN sektor pertambangan melakukan akuisisi terhadap PT GNI. Menurutnya, situasi ini merupakan momentum strategis bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
“Ini saatnya negara hadir, bukan sekadar menjadi penonton ketika industri strategis berada di ambang krisis. Jangan biarkan perusahaan kolaps lalu meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian,” tegas Safri dalam keterangannya, Kamis 09/04/2026.
Ia menegaskan, langkah penyelamatan tidak boleh semata berorientasi pada keberlangsungan perusahaan, tetapi juga wajib menjamin perlindungan penuh terhadap para pekerja yang terdampak PHK.
“Jangan jadikan buruh sebagai korban pertama setiap krisis industri. Negara harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan masa depan mereka tidak digadaikan,” ujarnya.
Lebih jauh, Safri menilai kondisi yang menimpa GNI menjadi alarm serius atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing di sektor nikel. Ia menekankan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan sumber daya alam harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar retorika.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara itu juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan industri nikel nasional. Ia mengusulkan peningkatan porsi kepemilikan domestik melalui BUMN maupun pengusaha nasional.
Safri turut mengutip pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, terkait dominasi asing dalam pengelolaan nikel di Indonesia.
“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, namun sebagian besar justru dikuasai asing. Bahkan disebut hingga 90 persen dikelola pengusaha dari China. Ini tidak boleh terus terjadi,” ungkapnya.
Ia memperingatkan, lambannya respons pemerintah tidak hanya berdampak pada nasib pekerja, tetapi juga berpotensi menjadi preseden buruk bagi kedaulatan ekonomi nasional.
“Ini bukan sekadar persoalan bisnis. Ini menyangkut harga diri bangsa—langkah strategis untuk merebut kembali kendali atas sumber daya alam yang selama ini didominasi kepentingan asing,” pungkas Safri.
