DPRD  

Di Paripurna DPRD Sulteng, Anwar Hafid Blak-blakan Soal Tantangan Pembangunan

Paripurna DPRD Sulteng, Anwar Hafid, Memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulteng, Senin (30/03/2026).

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Sulteng itu dipimpin Ketua DPRD Arus Abdul Karim dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota dewan, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam pemaparannya, Anwar Hafid menegaskan arah pembangunan daerah sepanjang 2025 dijalankan melalui program strategis “Sembilan Berani”. Program tersebut, kata dia, mulai menunjukkan sejumlah capaian di berbagai sektor, meski masih dihadapkan pada tantangan serius.

Di sektor pendidikan, pemerintah mencatat penyaluran bantuan kepada puluhan ribu siswa di 13 kabupaten/kota, termasuk beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi. Penguatan sarana pendidikan berbasis digital dan pelatihan vokasional bagi generasi muda juga mulai digencarkan.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi. Dari 37.993 lulusan SMA/SMK pada 2024, hanya sekitar 40 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua,” tegas Anwar.

Di bidang kesehatan, pemerintah mengklaim telah memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas dan perluasan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu. Selain itu, peningkatan status sejumlah rumah sakit terus didorong guna menghadirkan layanan dengan standar yang lebih baik.

Sementara pada sektor infrastruktur, pemerintah mencatat progres pembangunan dan peningkatan jalan di berbagai wilayah, serta perluasan jaringan listrik desa. Program elektrifikasi terus digencarkan untuk menjangkau puluhan ribu kepala keluarga yang sebelumnya belum menikmati aliran listrik.

Pos terkait:  Ketua DPRD Parigi Moutong: Penertiban Tambang Harus Adil, Jangan Korbankan Rakyat

Upaya penguatan konektivitas wilayah juga diarahkan pada pengembangan kawasan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan. Program agroperikanan dan hilirisasi komoditas unggulan, seperti rumput laut, mulai menunjukkan perkembangan positif.

Di sektor sosial dan ekonomi, pemerintah menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, bantuan usaha produktif, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok guna menjaga daya beli. Langkah ini turut berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan.

Secara makro, Sulawesi Tengah masih mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan.

Meski demikian, Gubernur tidak menampik masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sejumlah persoalan strategis seperti tingginya angka rumah tidak layak huni, peredaran narkoba, konflik agraria, hingga dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan menjadi tantangan yang belum terselesaikan.

“Pembangunan tidak hanya soal capaian angka, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah terpencil.

Menutup penyampaiannya, Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *