Jakarta, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong pemerintah pusat membuka kembali moratorium pemekaran daerah guna memberikan kepastian terhadap aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang selama ini diperjuangkan berbagai wilayah di Indonesia.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Calon Daerah Otonomi Baru yang diprakarsai DPR RI bersama DPD RI di Jakarta. Forum tersebut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Sulteng H. Ambo Dalle bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu.
Dalam Rakernas itu, salah satu agenda utama yang menjadi sorotan adalah desakan kepada Presiden Republik Indonesia agar membuka kembali moratorium pemekaran daerah. Kebijakan tersebut dinilai perlu ditinjau kembali agar aspirasi pembentukan DOB dari berbagai daerah tidak terus terhambat dan memperoleh kepastian untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar persoalan penambahan daerah administratif, melainkan bagian dari strategi mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Yang menjadi salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali. Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri. Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, pembentukan daerah otonomi baru harus ditempatkan dalam kerangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan pemerintahan yang lebih dekat, kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif.
Rakernas tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dolly Kurnia, serta Ketua Forum Perjuangan Indonesia.
Selain membahas pemekaran wilayah, forum tersebut turut menyoroti persoalan pengaturan dan distribusi keuangan daerah. Peserta Rakernas menilai, kebijakan fiskal yang lebih proporsional dan berkeadilan menjadi kebutuhan mendasar bagi daerah untuk mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah.
Persoalan fiskal juga memiliki keterkaitan erat dengan kesiapan pembentukan DOB. Sebab, daerah baru membutuhkan dukungan anggaran, kapasitas kelembagaan, dan sistem pembiayaan yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan berkelanjutan.
Kehadiran Ambo Dalle dan Sri Indraningsih Lalusu dalam Rakernas tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Sulteng menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional, khususnya terkait kebijakan pemekaran wilayah dan pemerataan fiskal.
Melalui forum tersebut, DPRD Sulteng berharap aspirasi pembentukan DOB tidak berhenti sebagai tuntutan daerah, tetapi mendapat perhatian serius pemerintah pusat melalui pembahasan konkret antara DPR RI, DPD RI, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.







