Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, meminta petugas lapangan dan penyuluh perikanan memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data nelayan untuk memastikan distribusi subsidi pemerintah tepat sasaran.
Arahan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kawasan Wilayah, Moh. Idrus, dalam kegiatan Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan sekaligus Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Aula Hotel Anutapura, Kelurahan Kampal, Parigi, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa petugas lapangan dan penyuluh perikanan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembinaan, pendampingan, pendataan, serta pengawasan terhadap masyarakat nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam memastikan nelayan yang berhak memperoleh BBM bersubsidi tidak kehilangan akses akibat kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian informasi di lapangan.
Ia meminta petugas memastikan identitas nelayan, aktivitas penangkapan ikan, jenis alat tangkap, serta berbagai informasi pendukung lainnya tercatat secara lengkap, akurat, dan mutakhir.
Persoalan distribusi BBM bersubsidi tersebut juga menjadi tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada 26 Oktober 2026. Bupati menilai pengawasan perlu diperkuat mengingat wilayah pesisir Parigi Moutong membentang di 22 kecamatan, sementara ketersediaan tenaga petugas lapangan masih terbatas.
Selain pengawasan BBM bersubsidi, Bupati juga meminta jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi realisasi penerimaan sejak Januari hingga Oktober 2026 perlu dilakukan, termasuk mencocokkan laporan penerimaan dengan bukti setoran dan dokumen retribusi.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi selisih antara jumlah penerimaan yang dilaporkan dengan dana yang benar-benar disetorkan. Seluruh proses administrasi harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemahaman regulasi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan dan pemungutan retribusi di lapangan.
Pada kesempatan itu, Bupati turut menyoroti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan. Menurutnya, pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi akibat aktivitas melaut, kondisi cuaca yang tidak menentu, hingga potensi kecelakaan kerja.
Karena itu, ia berharap petugas lapangan dan penyuluh perikanan dapat berperan aktif menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat nelayan agar semakin banyak yang memahami pentingnya perlindungan terhadap risiko pekerjaan.
Selain itu, validasi data statistik perikanan tangkap Semester I Tahun 2026 diminta dilaksanakan secara cermat dan sesuai kondisi riil di lapangan. Data yang akurat dinilai menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan dan menyusun program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Menutup sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh petugas agar menjaga disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap koordinasi dan kinerja petugas lapangan serta penyuluh perikanan semakin meningkat, sehingga pelayanan kepada masyarakat nelayan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Kegiatan rapat kerja dan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut secara resmi dibuka oleh Moh. Idrus mewakili Bupati Parigi Moutong.
