Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi Kabupaten Parigi Moutong menemukan delapan kapal yang dokumennya belum lengkap, tetapi tetap memperoleh barcode untuk mengakses solar bersubsidi bagi nelayan.
Temuan tersebut diungkapkan Ketua Satgas Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi Parigi Moutong, Ismet Ibrahim, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Parigi Moutong, Senin (26/10/2026). Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan ketepatan sasaran penyaluran solar bersubsidi di daerah tersebut.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani, S.Sos., sempat memanas setelah sejumlah anggota dewan melayangkan interupsi dan mendesak keterbukaan Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pertanian terkait mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.
Anggota DPRD mempertanyakan kecukupan kuota solar bagi nelayan, mekanisme penerbitan barcode, serta tindak lanjut Satgas yang diberi kewenangan oleh bupati untuk menelusuri dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Ismet mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun Satgas, terdapat delapan kapal yang dokumennya belum lengkap tetapi tetap memperoleh barcode. Sementara itu, Satgas juga mencatat sejumlah kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
Kapal-kapal yang disorot karena kelengkapan dokumennya belum terpenuhi meliputi KN San Husein 0-59, Karya Jahe Gadis Muda 01, KM Bintang Aris 07, KM Awu Jaya Mandiri, KM Nirmala 03, KM Bintang Timur 35, dan KM Bintang Timur 26. Satu kapal lainnya berasal dari Bitung dan dilaporkan bersandar di Dermaga Toboli, tetapi tetap memperoleh pasokan solar di SPBU.
“Untuk kasus-kasus ini, Satgas menyatakan sedang menempuh jalur pembinaan,” kata Ismet dalam RDP tersebut.
Meski demikian, temuan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya permainan atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan barcode. Mekanisme penerbitan barcode, pihak yang bertanggung jawab, serta alasan kapal-kapal tersebut tetap memperoleh akses solar bersubsidi masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
PENGAWASAN DIPERKETAT
Untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, Satgas telah mendirikan Pos Pengamanan dan Pengawasan di SPBU Kampak. Pos tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, dan dinas terkait.
Namun, menurut Ismet, perwakilan Dinas Perikanan belum terlibat dalam kegiatan di pos pengawasan tersebut.
Satgas, lanjutnya, berupaya memperketat pengawasan dan menjaga koordinasi antarinstansi agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Terha
