Parigi Moutong, Landasan.id – Kabupaten Parigi Moutong mencatat tonggak bersejarah dengan menjadi daerah pertama di Sulawesi Tengah yang meluncurkan program inovatif Berani Tertib Administrasi Kependudukan, Senin (29/09/2025) di Auditorium Kantor Bupati Parimo. Program ini diwujudkan melalui pelaksanaan isbat nikah massal bagi 60 pasangan, yang tidak hanya memberi kepastian hukum atas pernikahan mereka, tetapi juga membuka akses luas terhadap layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.
Pelaksanaan program ini berlandaskan regulasi yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (beserta perubahan-perubahannya), hingga Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (SEND).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido, menegaskan pentingnya dokumen kependudukan sebagai kunci akses berbagai layanan dasar. “Tanpa KTP, KK, atau akta nikah, masyarakat seringkali terhalang untuk mendapatkan hak-hak dasar. Dengan isbat nikah ini, masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus jaminan akses kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial,” ujarnya.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak. Menurutnya, program ini menjadi jawaban atas tantangan wilayah Parigi Moutong yang luas, membentang lebih dari 500 kilometer dengan jumlah penduduk sekitar 467 ribu jiwa. “Melalui pemerintahan kolaboratif, kita optimis dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan publik. Sinergi ini adalah motor penggerak menuju Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Program ini dirancang lintas sektor dan terintegrasi dengan berbagai layanan. Peserta nikah massal langsung menerima buku nikah, akta perkawinan, kartu keluarga baru, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, data mereka terhubung dengan Dinas Sosial untuk mengakses program bantuan, termasuk 9 Program Berani yang menjadi unggulan Pemprov Sulteng.
Dukungan lintas dinas semakin memperkuat dampaknya. Dinas Pendidikan membuka akses beasiswa dan pendidikan gratis, Dinas Pertanian menyalurkan bantuan sarana pertanian, Dinas Perikanan mendorong konsumsi ikan bagi pesantren, DP3A memberikan pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, sementara Dinas Kesehatan fokus pada pencegahan stunting dengan membagikan tablet tambah darah untuk remaja putri.
Selain itu, pemerintah daerah juga menggulirkan program prioritas lain seperti Sehat Bersama untuk 22.841 remaja putri, Pendidikan Gratis berupa seragam untuk lebih dari 11 ribu siswa SD dan SMP, serta Lancar Bersama yang mencakup pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan jalan. Pemerintah provinsi turut mendukung dengan pengadaan alat berat untuk membuka akses jalan di wilayah terisolir.
Kegiatan ini mendapat sambutan antusias masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Suasana penuh syukur menyelimuti prosesi yang bukan hanya menyatukan pasangan secara sah menurut agama dan negara, tetapi juga memperkuat fondasi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
Program inovasi ini disebut sebagai salah satu yang pertama di Indonesia karena menghadirkan pendekatan terpadu lintas sektor—pencatatan sipil, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. “Harapan kami, inovasi ini menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Dengan legalitas yang jelas, masyarakat lebih mudah mengakses hak-haknya sebagai warga negara,” ungkap Kepala Bappeda Prov Sulteng Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T.
Dengan sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat, Parigi Moutong tidak hanya menjadi pelopor di Sulawesi Tengah, tetapi juga inspirasi nasional dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan berpihak kepada rakyat.
