Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Tumpukan aspirasi rakyat kini menjadi “pekerjaan rumah” serius bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Sebanyak 1.807 usulan masyarakat telah masuk dalam sistem perencanaan daerah, namun belum tentu semuanya bisa diwujudkan.
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, secara terbuka menyoroti persoalan tersebut dalam pemaparannya terkait penyusunan RKPD Tahun 2027. Senin, 30/03/2026.
“Usulan sudah ribuan, tapi kemampuan anggaran kita terbatas. Ini realita yang harus kita hadapi bersama,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal keras bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat langsung direalisasikan, meski telah melalui proses resmi seperti reses, rapat dengar pendapat (RDP), hingga kunjungan kerja DPRD.
Menurut Alres, kondisi ini berpotensi memicu kekecewaan publik jika tidak dikelola dengan baik. Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menampung aspirasi tanpa kejelasan realisasi.
“Jangan sampai aspirasi rakyat hanya berhenti di atas kertas,” ujarnya lantang.
Lebih jauh, ia juga menyinggung persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun, mulai dari infrastruktur yang belum merata, persoalan ekonomi masyarakat, hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Masalahnya itu-itu saja, artinya kita belum benar-benar tuntas menyelesaikan akar persoalan,” katanya.
Di sisi lain, Alfres menegaskan bahwa DPRD tidak tinggal diam. Pokok-pokok pikiran DPRD, kata dia, merupakan representasi langsung suara masyarakat yang harus diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.
Namun ia juga mengingatkan bahwa semua usulan harus melalui mekanisme ketat, mulai dari verifikasi hingga sinkronisasi dengan program pemerintah daerah.
“Tidak ada lagi istilah program ‘siluman’. Semua harus melalui proses perencanaan yang jelas,” tegasnya.
Ia pun mendorong adanya komunikasi yang lebih terbuka dan intensif antara DPRD dan pemerintah daerah agar arah pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau tidak ada kesamaan persepsi, yang rugi adalah masyarakat,” pungkasnya.
