DPRD  

RDP Komisi III DPRD Parigi Moutong: Desak Pemda Tambah Anggaran DLH Jadi 3 Persen

RDP Yang di Gelar di Kantor DPRD Parigi Moutong Bersama DLH, BPBD dan PUPR. /Foto: GL

Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendesak pemerintah daerah segera menambah alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga 3 persen. Desakan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyusul insiden pohon tumbang yang menelan korban jiwa.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi III Mastullah, didampingi Sekretaris Rusno Ah.T, dihadiri sejumlah anggota dewan di antaranya Mohammad Basuki, Yolanda Mambu, Mustakim Kono, Feiny Kaerupan, dan Arifin Daeng Palalo, serta mitra kerja seperti Dinas PUPR dan BPBD. Kamis, 16/04/2026.

Mastullah menegaskan, rapat tersebut digelar sebagai langkah serius untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

“RDP ini merupakan upaya agar tidak ada lagi peristiwa yang menelan korban akibat pohon tumbang,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Komisi III menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satu poin utama adalah mendesak Pemda agar mengalokasikan anggaran untuk DLH sesuai ketentuan, yakni sebesar 3 persen.

Menurut Mastullah, minimnya anggaran yang saat ini hanya berkisar 0,8 persen menjadi kendala utama dalam penanganan dan perawatan ratusan hingga ribuan pohon besar, khususnya jenis trembesi yang tersebar di wilayah Parimo.

“Bahkan sebelum kejadian ini, DLH sudah mempertanyakan keterbatasan anggaran tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan dan perawatan pohon di seluruh wilayah Parimo, DLH seharusnya mendapat dukungan anggaran yang memadai.

Selain soal anggaran, Komisi III juga mendorong peningkatan langkah mitigasi bencana oleh DLH. Di antaranya melalui pendataan dan identifikasi kondisi pohon-pohon tua yang berpotensi membahayakan, terutama yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas masyarakat.

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jika persoalannya ada pada anggaran, maka pemerintah harus segera mengalokasikannya sebagaimana mestinya,” pungkas Mastullah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *