Jakarta, LANDASAN.ID – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong penguatan sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui konsultasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kamis (07/05/2026).
Kunjungan yang diwakili anggota Komisi II DPRD Sulteng, Vera R. Mastura, diterima jajaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di ruang Direktur Pestisida Kementerian Pertanian RI.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Sulteng membahas optimalisasi penggunaan pestisida untuk mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan, khususnya pada komoditas unggulan daerah seperti kelapa dalam dan kakao.
Vera menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Sulawesi Tengah. Karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan.
“Kami mendorong penguatan regulasi dan pengawasan penggunaan pestisida agar petani dapat memanfaatkannya secara tepat, aman, efektif, dan ramah lingkungan,” ujar Vera.
Selain penggunaan pestisida, konsultasi tersebut juga membahas pengawasan distribusi pestisida, penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), serta peningkatan edukasi dan pendampingan kepada petani terkait penggunaan sarana produksi pertanian yang sesuai standar.
Komisi II DPRD Sulteng menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut dinilai mampu menghadirkan kebijakan yang seimbang antara peningkatan produktivitas dan perlindungan lingkungan.
Dalam kesempatan itu, DPRD Sulteng juga mengangkat pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi pertanian modern, termasuk penggunaan alat dan mesin pertanian yang lebih efisien serta penerapan inovasi pertanian berbasis lingkungan guna meningkatkan daya saing hasil produksi petani.
Melalui konsultasi tersebut, Komisi II DPRD Sulteng berharap pemerintah pusat dapat memperkuat dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian di daerah, baik melalui kebijakan, program pendampingan, maupun penyediaan sarana dan prasarana pertanian, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
