Palu, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan agar setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tidak menjadi instrumen yang membatasi hak masyarakat maupun melahirkan diskriminasi. Karena itu, perspektif hak asasi manusia (HAM) harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pembentukan regulasi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, Rabu (11/11/2026).
Mahfud yang hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng menegaskan, setiap Ranperda harus melalui kajian komprehensif, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga memastikan seluruh ketentuannya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” tegas Mahfud.
Menurutnya, perspektif HAM tidak boleh sekadar menjadi instrumen evaluasi setelah rancangan regulasi disusun. Prinsip tersebut harus diintegrasikan sejak tahap perencanaan, penyusunan hingga pembahasan Ranperda agar tidak ada ketentuan yang berpotensi merugikan kelompok masyarakat tertentu.
Ia menekankan, produk hukum daerah harus berorientasi pada kepentingan publik, menjamin kesetaraan di hadapan hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak seluruh lapisan masyarakat.
Pembentukan regulasi, lanjutnya, tidak cukup hanya mengejar kepastian hukum dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Lebih dari itu, setiap aturan harus memastikan terpenuhinya hak masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kelompok sosial.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng, Sitti Rahmawati.
Dalam forum tersebut, peserta membahas analisis dan evaluasi sejumlah Ranperda dari perspektif HAM sebagai bagian dari upaya menyempurnakan substansi regulasi sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
Melalui kegiatan ini, DPRD Sulteng mendorong agar setiap peraturan daerah yang dilahirkan benar-benar menjunjung prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, sehingga regulasi tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan dan menjamin hak masyarakat secara setara.






