DPRD  

Takwin Ungkap Peluang Evaluasi RIP Teluk Palu pada 2027, Polemik Kapal Pelni Jadi Sorotan

Anggota Fraksi PKS DPRD Sulteng, Takwin. /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Takwin, mengungkapkan peluang evaluasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Teluk Palu pada 2027. Evaluasi tersebut dinilai menjadi jalur regulasi bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kembali aspirasi masyarakat terkait pemindahan aktivitas kapal penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dari Terminal Pantoloan ke Terminal Donggala.

Takwin menjelaskan, evaluasi RIP dapat diajukan lima tahun setelah dokumen tersebut ditetapkan pada 2022. Karena itu, pemerintah daerah memiliki kesempatan pada 2027 untuk mengusulkan peninjauan kembali terhadap peruntukan kedua terminal tersebut melalui Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, Komisi III DPRD Sulteng telah merekomendasikan agar Gubernur Sulteng menyurati Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut guna mengusulkan evaluasi RIP Teluk Palu.

“Di sinilah pintu masuknya. Kalau masyarakat meminta dibatalkan, itu tidak bisa. Tetapi pada 2027, lima tahun setelah RIP keluar, evaluasi bisa diajukan. Kami cukup aktif memberikan saran soal ini,” ujar Takwin di Palu, Kamis (12/11/2026).

Meski membuka peluang evaluasi, Takwin menegaskan bahwa pemindahan aktivitas kapal Pelni dari Pantoloan ke Donggala selama ini mengacu pada ketentuan dalam RIP Teluk Palu.

Dalam dokumen tersebut, Terminal Pantoloan ditetapkan sebagai pelabuhan peti kemas berskala internasional, sedangkan Terminal Donggala diperuntukkan sebagai pelabuhan penumpang. Perbedaan fungsi itu menjadi dasar penataan aktivitas kepelabuhanan di kawasan Teluk Palu.

“Kalau kita lihat final berdasarkan regulasi, kapal Pelni harus pindah. Peruntukan di Pantoloan sesuai RIP adalah pelabuhan peti kemas, dan Donggala itu pelabuhan penumpang. Kalau tetap di sana, itu malah pelanggaran untuk Pelni,” jelasnya.

Takwin juga mengungkapkan, proses penetapan peruntukan kedua terminal tersebut telah berlangsung sejak 2017. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Donggala mengajukan usulan penyediaan pelabuhan penumpang, bersamaan dengan usulan yang disampaikan Pemerintah Kota Palu.

Namun, Pemerintah Kota Palu ketika itu belum mampu menyediakan lahan yang dibutuhkan. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Donggala menyatakan kesediaannya menyediakan lahan di kawasan Anjungan Gonenggati setelah gempa bumi.

Takwin mengaku mengetahui secara langsung proses tersebut karena saat itu dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Donggala.

Terkait pelaksanaan pemindahan, ia menjelaskan bahwa kapal-kapal Pelni sebelumnya masih menggunakan Terminal Pantoloan sambil menunggu kesiapan fasilitas di Terminal Donggala. Pemindahan kemudian diperintahkan melalui surat Nomor 612, meskipun pelaksanaannya sempat tertunda akibat sejumlah kendala teknis.

Kapal Dorolonda tercatat telah berpindah dan melakukan pelayaran terakhir dari Pantoloan pada 31 Oktober 2026. Meski demikian, belum seluruh kapal Pelni beralih ke Donggala karena sebagian masih bersandar di Pantoloan sesuai jadwal pelayaran.

Di tengah polemik tersebut, Takwin mengimbau masyarakat Pantoloan dan Donggala agar tidak saling menyalahkan. Ia menilai persoalan pemindahan aktivitas kapal Pelni harus disikapi secara objektif dengan mempertimbangkan ketentuan regulasi serta proses perencanaan yang telah berjalan.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Sulteng telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Pantoloan untuk membahas polemik pemindahan aktivitas kapal Pelni tersebut. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah meminta Gubernur Sulteng mengusulkan evaluasi RIP Teluk Palu kepada Kementerian Perhubungan.

Dengan demikian, evaluasi RIP pada 2027 menjadi salah satu peluang yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus meninjau kembali kebijakan peruntukan pelabuhan di kawasan Teluk Palu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *