Bali, LANDASAN.ID – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bergerak menyusun fondasi baru pembangunan daerah dengan menjadikan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari infrastruktur. Melalui kunjungan koordinasi dan komunikasi ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Provinsi Bali, Kamis (02/07/2026), rombongan legislatif menggali praktik terbaik penerapan arsitektur berbasis kearifan lokal pada bangunan pemerintah.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Arnila Moh. Ali, didampingi Ketua Komisi III Dandy Adi Prabowo, bersama anggota Komisi III Marthen Tibe, H. Suardi, Musliman, Fery Budi Utomo, dan Roykalow, diterima Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR-Perkim Provinsi Bali, Ida Bagus Oka Iswara Budi Utama, beserta jajaran.
Fokus utama pertemuan adalah mempelajari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengintegrasikan filosofi arsitektur tradisional ke dalam desain bangunan pemerintah modern tanpa mengabaikan aspek teknis, keselamatan konstruksi, maupun fungsi pelayanan publik.
Komisi III DPRD Sulawesi Tengah menilai pengalaman Bali menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga menjaga identitas budaya daerah.
Dalam diskusi tersebut, turut dibahas perlunya regulasi yang mengatur penggunaan ornamen dan elemen arsitektur bernuansa adat pada bangunan milik pemerintah sebagai upaya memperkuat karakter daerah sekaligus melestarikan warisan budaya.
Selain itu, DPRD Sulawesi Tengah menekankan pentingnya keterlibatan budayawan, tokoh adat, dan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan teknis. Langkah tersebut dinilai mampu memastikan setiap unsur budaya yang diterapkan memiliki makna filosofis yang autentik, bukan sekadar menjadi dekorasi bangunan.
Aspek pemeliharaan bangunan berciri budaya juga menjadi perhatian. Strategi pengelolaan anggaran yang efektif dinilai penting agar nilai estetika, keaslian ornamen, dan kualitas bangunan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur, Komisi III juga mendorong sinkronisasi antara Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kebudayaan. Harmonisasi regulasi tersebut dinilai menjadi kunci agar penerapan unsur budaya tetap memenuhi standar teknis, termasuk ketahanan terhadap gempa, keselamatan konstruksi, dan aksesibilitas bagi masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Arnila Moh. Ali, menegaskan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari berdirinya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menjaga jati diri daerah.
“Pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga bagaimana menjaga identitas, nilai-nilai, serta warisan budaya yang menjadi jati diri masyarakat. Kami berharap hasil kunjungan ini dapat memperkuat sinkronisasi regulasi sehingga setiap pembangunan memiliki landasan hukum yang kokoh sekaligus mampu mengangkat nilai-nilai budaya lokal,” ujarnya.
Arnila menambahkan, penerapan motif, ornamen, dan unsur kearifan lokal Sulawesi Tengah pada berbagai fasilitas pemerintah bukan sekadar memperindah bangunan, tetapi menjadi simbol penghormatan terhadap budaya, memperkuat identitas daerah, serta sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Dandy Adi Prabowo, menegaskan komitmen DPRD dalam mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang berpijak pada nilai-nilai budaya lokal.
Menurutnya, bangunan pemerintah harus menjadi wajah daerah yang merepresentasikan karakter masyarakat dan kekayaan budaya Sulawesi Tengah, bukan hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan publik.
“Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi referensi dalam memperkuat sinergi antara regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal,” kata Dandy.
Ia berharap semangat kolaborasi yang terbangun bersama Pemerintah Provinsi Bali dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan Sulawesi Tengah yang berkelanjutan, berkarakter, serta mampu menjaga warisan budaya bagi generasi mendatang.
Kunjungan koordinasi tersebut ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan sinergi antara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pembangunan yang modern tanpa melepaskan akar budaya daerah.
