Touna, LANDASAN.ID – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Arnila Hi. Moh. Ali, menegaskan komitmen legislatif daerah mengawal pelaksanaan program prioritas nasional dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Rabu (16/09/2026).
Arnila hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Sulteng dalam forum yang membahas capaian pelaksanaan Asta Cita sekaligus mengevaluasi sejumlah program prioritas nasional yang tengah dijalankan di daerah.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, legislatif, serta instansi vertikal untuk menyelaraskan langkah dalam mempercepat implementasi kebijakan nasional di Sulawesi Tengah.
Rapat dihadiri Gubernur Sulteng, Pangdam XIII/Merdeka, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh bupati dan wali kota se-Sulteng, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Sejumlah isu strategis menjadi agenda evaluasi, meliputi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, ketahanan pangan, penegakan hukum, hingga optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG.
Evaluasi dilakukan untuk memetakan capaian program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah penguatan agar program prioritas nasional dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Arnila menilai koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran program, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan implementasi Asta Cita tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari legislatif, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, hingga instansi vertikal,” ujar Arnila.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Sulteng siap menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah siap mengawal setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Arnila, fungsi pengawasan DPRD diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, serta sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulteng, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengakselerasi program prioritas nasional.
Selain mengevaluasi capaian, forum tersebut menjadi ruang penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan agenda prioritas nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
