DPRD  

DPRD Sulteng Soroti Kesiapan Pemda Hadapi Pemilu Terpisah

Wakil Ketua II DPRD Sulteng Syarifudin, S.H., Bersama Anggota DPRD lainnya saat Menghadiri Seminar Nasional yang Digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, Jumat (2/10/2026). Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan tata kelola penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal yang dilaksanakan secara terpisah. Persiapan sejak dini dinilai menjadi kunci untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan tertib, aman, dan terkoordinasi.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar nasional bertajuk “Menyongsong Pemilu Nasional dan Lokal Terpisah: Kesiapan dan Antisipasi Pemerintah Daerah” yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, Jumat (2/10/2026).

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, serta Koordinator Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para staf ahli gubernur, kepala perangkat daerah, bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, unsur DPRD, KPU dan Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, partai politik, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dari unsur DPRD Sulteng, hadir Wakil Ketua II DPRD Sulteng Syarifudin, S.H., Wakil Ketua III Ambo Dalle, Ketua Komisi IV H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., serta anggota DPRD Alfiani Eliata Sallata, S.Si., M.Si., Marthen Tibe, Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., dan Mohammad Nurmansyah Bantilan, S.Ikom., M.P.W.P.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan bahwa kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berorientasi pada pengelolaan masyarakat, tetapi juga menuntut kemampuan menggerakkan birokrasi pemerintahan yang didukung aparatur profesional dan berkompeten.

Menurutnya, kepemimpinan daerah dan kapasitas aparatur birokrasi harus berjalan beriringan untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam merespons perubahan kebijakan dan dinamika sistem politik nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin, S.H., menilai pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal membutuhkan langkah antisipatif yang terencana dari pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ia menegaskan, persiapan tidak boleh hanya dilakukan ketika tahapan pemilu mulai berjalan, tetapi harus dibangun sejak dini melalui penguatan koordinasi, perencanaan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta penyesuaian kelembagaan.

“Menyongsong pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal yang terpisah, pemerintah daerah perlu melakukan persiapan sejak dini. Kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan kelembagaan, tetapi juga bagaimana memastikan koordinasi seluruh pemangku kepentingan berjalan dengan baik,” ujar Syarifudin.

Menurutnya, perubahan pola penyelenggaraan pemilu tersebut akan menuntut penyesuaian dalam tata kelola pemerintahan daerah. Karena itu, seluruh kebutuhan teknis maupun administratif harus dipetakan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

“DPRD Sulawesi Tengah siap mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu tersebut. Yang kita harapkan adalah seluruh tahapan dapat dipersiapkan secara baik, sehingga penyelenggaraan pemilu nantinya berlangsung tertib, aman, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan dan potensi persoalan yang mungkin muncul akibat pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal.

Menurut Hidayat, kesiapan daerah harus mencakup aspek koordinasi lintas lembaga, dukungan anggaran, sumber daya manusia, hingga kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

“Pemisahan pemilu nasional dan lokal merupakan hal yang perlu kita sikapi dengan persiapan matang. Pemerintah daerah harus mulai memetakan kebutuhan dan potensi persoalan yang mungkin muncul, termasuk dari sisi koordinasi, dukungan anggaran, sumber daya manusia, maupun kesiapan perangkat daerah,” ungkap Hidayat.

Ia juga menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, KPU, Bawaslu, dan partai politik merupakan faktor penting dalam membangun kesiapan menghadapi perubahan sistem penyelenggaraan pemilu.

Hidayat mengingatkan agar koordinasi tidak dilakukan secara mendadak ketika tahapan pemilu telah berlangsung. Sebaliknya, seluruh pihak harus memiliki pemahaman dan langkah persiapan yang selaras sejak awal.

“Forum seperti seminar ini penting untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi. Semua pihak harus memiliki persepsi yang sama mengenai apa yang perlu dipersiapkan di daerah,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD Sulteng akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah daerah agar kebutuhan penyelenggaraan pemilu dipersiapkan secara terukur, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seminar nasional tersebut menjadi forum strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, penyelenggara pemilu, akademisi, dan partai politik dalam membahas berbagai tantangan serta langkah antisipasi menghadapi pelaksanaan pemilu nasional dan lokal secara terpisah.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen lintas sektor sehingga pemerintah daerah memiliki kesiapan kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi yang memadai dalam menghadapi perubahan sistem pemilu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *