DPRD  

Fraksi PKS Minta APBD 2027 Prioritaskan Pembangunan Manusia

Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah. /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak pemerintah daerah agar kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 lebih berpihak pada pembangunan manusia, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi harus menjadikan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga sebagai prioritas utama.

Penegasan tersebut disampaikan Wiwik dalam rapat paripurna DPRD Sulteng dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, Rabu (7/10/2026).

“APBD harus membangun manusia dan keluarga. Pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga harus menjadi bagian integral dari pembangunan Sulawesi Tengah,” tegas Wiwik.

Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak harus memperoleh perhatian serius dalam penyusunan kebijakan anggaran. Program yang dialokasikan melalui APBD juga harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Selain menyoroti pembangunan manusia, Fraksi PKS menekankan pentingnya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Setiap program pemerintah harus memiliki sasaran, indikator capaian, dan hasil yang terukur agar efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara objektif.

Di sisi lain, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, upaya meningkatkan pendapatan daerah harus dilakukan secara proporsional, adil, dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

Penguatan kapasitas fiskal tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang pembiayaan pembangunan, terutama program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pada sektor ekonomi, Fraksi PKS juga meminta agar APBD 2027 diarahkan untuk memperluas kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fraksi PKS berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui capaian angka statistik, tetapi harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Karena itu, Fraksi PKS berharap APBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat, dengan menyeimbangkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keluarga, perbaikan pelayanan dasar, serta perluasan kesempatan ekonomi di Sulawesi Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *