Palu, LANDASAN.ID – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertanian melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk menyempurnakan naskah akademik dan substansi regulasi tersebut, Selasa (13/10/2026).
FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng, Ronal Gulla, ST.
Kegiatan ini melibatkan anggota Komisi II, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli Komisi II dan Bapemperda, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Sekretariat DPRD Sulteng.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan landasan ilmiah, teoritis, dan yuridis agar Ranperda yang disusun memiliki dasar hukum kuat, relevan dengan kebutuhan daerah, serta mampu menjawab berbagai persoalan dalam penyelenggaraan sektor pertanian di Sulawesi Tengah.
Dalam rancangan naskah akademik, sejumlah aspek strategis menjadi perhatian, meliputi perencanaan pertanian, tata kelola lahan, penyediaan sarana dan prasarana, sistem budi daya, penanganan pascapanen, hingga pemasaran hasil pertanian.
Materi regulasi juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan petani serta mendorong penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian.
Penyempurnaan regulasi tersebut dinilai penting di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi, dinamika pasar, hingga penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.
Melalui FGD ini, Komisi II DPRD Sulteng berupaya memastikan setiap substansi Ranperda telah mempertimbangkan aspek teknis, hukum, serta kebutuhan riil para pelaku sektor pertanian.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Pertanian yang merupakan prakarsa Komisi II DPRD Sulteng itu diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pertanian yang terarah, terpadu, produktif, dan berkelanjutan.
Dengan regulasi tersebut, penyelenggaraan pertanian di Sulawesi Tengah diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan memperkuat kesejahteraan petani.







