Palu, LANDASAN.ID – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum melalui Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik di Gedung B Sekretariat DPRD Sulteng, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 80, Palu, Senin (12/10/2026).
FGD tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES, dan dihadiri Wakil Ketua serta anggota Komisi I, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli Komisi I dan Bapemperda, organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta jajaran Sekretariat DPRD Sulteng.
Kegiatan ini difokuskan pada penghimpunan masukan, pandangan, dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat substansi naskah akademik sebagai landasan ilmiah, konseptual, dan yuridis pembentukan Ranperda Bantuan Hukum.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus Tandigala, menegaskan bahwa naskah akademik harus disusun secara komprehensif agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperoleh akses terhadap layanan dan pendampingan hukum.
Menurutnya, penyusunan regulasi bantuan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pembahasannya perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat serta kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui forum tersebut, Komisi I mendorong seluruh masukan dari peserta FGD untuk dikaji secara mendalam dan dijadikan bahan penyempurnaan naskah akademik. Langkah ini dinilai penting agar Ranperda yang dirumuskan tidak sekadar memenuhi kebutuhan pembentukan regulasi, tetapi juga memiliki arah kebijakan yang jelas dan dapat diterapkan.
Penyusunan Ranperda Bantuan Hukum merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Sulteng dalam mendorong lahirnya produk hukum daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta memperkuat pemenuhan hak atas keadilan.
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan yang lebih jelas dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan hukum, dapat memperoleh pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku.







