Palu, LANDASAN.ID – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertanian melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk menyempurnakan naskah akademik sebagai landasan pembentukan regulasi sektor pertanian di daerah.
FGD tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, Selasa (13/10/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng, Ronal Gulla, ST, dan dihadiri anggota Komisi II, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Sekretariat DPRD Sulteng.
Pembahasan Ranperda ini didorong oleh pentingnya sektor pertanian dalam menopang perekonomian daerah. Selain menjadi penyangga ketahanan pangan, sektor pertanian juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian.
Namun, penyelenggaraan sektor pertanian masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan iklim, dinamika pasar, hingga penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menuntut adanya regulasi daerah yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan. Karena itu, Ranperda Penyelenggaraan Pertanian diharapkan mampu menjadi instrumen hukum untuk memperkuat tata kelola sektor pertanian sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani.
Dalam FGD tersebut, sejumlah substansi strategis menjadi fokus penyempurnaan naskah akademik. Cakupannya meliputi perencanaan pertanian, tata kelola dan pemanfaatan lahan, penyediaan sarana dan prasarana, sistem budi daya, penanganan pascapanen, hingga pemasaran hasil pertanian.
Selain itu, pembahasan juga mencakup aspek perlindungan dan pemberdayaan petani serta penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Seluruh aspek tersebut diarahkan untuk membangun sistem penyelenggaraan pertanian yang lebih terencana, produktif, adaptif terhadap perubahan, dan mampu meningkatkan daya saing hasil pertanian daerah.
Penyempurnaan naskah akademik melalui FGD ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan Ranperda. Dokumen tersebut nantinya menjadi landasan ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam merumuskan materi muatan peraturan daerah.
Melalui regulasi tersebut, DPRD Sulteng mendorong terwujudnya tata kelola pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian arah kebijakan dalam pengembangan sektor pertanian serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan petani di Sulawesi Tengah.







