Example 1200x460
DPRD  

DPRD Sulteng Soroti Keterbatasan Rumah Sakit Rujukan Program Berani Sehat

Suasana Rapat FGD menyempurnakan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Selasa (13/10/2026). /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyoroti keterbatasan rumah sakit rujukan dalam pelaksanaan program Berani Sehat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus memicu ketidakpastian pembayaran jasa medis tenaga kesehatan.

Persoalan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi IV DPRD Sulteng untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Selasa (13/10/2026).

FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, tersebut dibuka Wakil Ketua II DPRD Sulteng, H. Syarifuddin, S.H., pukul 10.00 WITA.

Dalam sambutannya, Syarifuddin mengungkapkan, pelaksanaan program Berani Sehat masih menghadapi kendala serius, terutama terbatasnya fasilitas rumah sakit rujukan. Berdasarkan pemaparan dalam forum tersebut, saat ini hanya terdapat dua rumah sakit rujukan yang melayani program itu di Sulteng, sementara jumlah penduduk provinsi tersebut mencapai sekitar tiga juta jiwa.

Menurutnya, keterbatasan fasilitas rujukan tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi yang lebih masif. Tanpa kejelasan mekanisme pelayanan, masyarakat berpotensi salah memahami kendala yang dihadapi rumah sakit, bahkan menganggap fasilitas kesehatan sengaja mempersulit pasien.

“Kondisi keterbatasan faskes rujukan ini memicu persepsi publik seolah-olah pihak rumah sakit sengaja mempersulit pelayanan. Padahal, akar permasalahannya terletak pada belum jelasnya regulasi pendukung serta minimnya sosialisasi di tingkat bawah. Ketidakjelasan aturan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada tenaga kesehatan yang pembayaran jasa medisnya menjadi terhambat,” tegas Syarifuddin.

Ia menegaskan, penyempurnaan Raperda harus mampu memberikan kejelasan terhadap mekanisme pelaksanaan program Berani Sehat, termasuk kriteria penerima manfaat, cakupan wilayah pelayanan, serta ketentuan penggunaan fasilitas kesehatan.

Selain itu, regulasi tersebut perlu diselaraskan dengan mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan maupun pelayanan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian akses layanan, sementara fasilitas kesehatan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan program.

DPRD juga menaruh perhatian pada kepastian pembayaran jasa medis dan pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan. Menurut Syarifuddin, regulasi yang jelas menjadi penting agar tenaga kesehatan tidak dirugikan akibat ketidakpastian mekanisme administrasi dan pembiayaan pelayanan.

Melalui FGD tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng bersama tim penyusun, tenaga ahli, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas berbagai substansi yang perlu diperbaiki dalam Raperda Penyelenggaraan Kesehatan.

Pembahasan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, terutama dalam memperjelas tata kelola program Berani Sehat, menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat, serta memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak tenaga kesehatan.

Penyempurnaan Raperda tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Sulteng membangun sistem penyelenggaraan kesehatan daerah yang lebih terukur, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *