Palu, LANDASAN.ID – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong penguatan regulasi sektor pertanian melalui uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertanian di Hotel Best Western Plus Coco, Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, Senin (19/10/2026).
Uji publik yang diikuti Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, SE, tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan substansi Ranperda dengan menghimpun aspirasi, saran, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, asosiasi petani, kelompok tani, penyuluh pertanian hingga pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Yus Mangun menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Selain menjadi penopang ketahanan pangan, sektor ini juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menggerakkan perekonomian perdesaan, serta mendorong kesejahteraan petani.
Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, pengembangan sektor tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, akses pembiayaan dan teknologi, ketersediaan pupuk dan benih, akses pasar, serta dampak perubahan iklim.
Selain itu, keterpaduan antara proses produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian dinilai belum berjalan optimal. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan pertanian secara menyeluruh.
“Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum daerah yang mampu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertanian secara terarah, terpadu, berkelanjutan, serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Yus Mangun.
Ia menegaskan, Komisi II DPRD Sulteng berkomitmen mendorong sekaligus mengawal proses pembentukan Ranperda tersebut agar berjalan secara terbuka, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Yus, Ranperda Penyelenggaraan Pertanian diharapkan tidak sekadar menjadi payung hukum, tetapi juga instrumen kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas serta daya saing hasil pertanian, memperkuat kelembagaan petani, dan mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta uji publik memberikan masukan konstruktif agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif.
Yus Mangun juga menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan Ranperda tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Bapemperda DPRD Sulteng, Yusuf, SP dan Mahfud Masuara, SH, serta Anggota Komisi II DPRD Sulteng, Dra. Marlelah, M.Si.
Adapun narasumber yang dihadirkan yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulteng, Sopian, A.Md.IP, SH, MH; Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sulteng, Fandy Ryanto, SH, MH; serta Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc.
Hadir pula tenaga ahli lingkup DPRD Sulteng dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Melalui penyempurnaan Ranperda tersebut, DPRD Sulteng berharap pembangunan pertanian di daerah dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi, sekaligus memperkuat fondasi bagi terwujudnya sektor pertanian yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.






