Palu, LANDASAN.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mematangkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan melalui uji publik di Swiss-Belhotel Silae Palu, Jalan Malonda Nomor 12, Kota Palu, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan yang dibuka Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh. Hidayat Pakamundi, tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan di sektor kesehatan, sekaligus memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Uji publik itu turut dihadiri Wakil Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Sulteng, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli Komisi IV, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Pembahasan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Aditya Candradinata, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes.; serta dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H.
Penyempurnaan regulasi tersebut dinilai penting menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya. Karena itu, Perda Nomor 1 Tahun 2024 perlu diselaraskan agar tidak terjadi ketidaksesuaian norma hukum serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan kesehatan yang terus berkembang.
Dalam proses tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng mencermati berbagai substansi rancangan perubahan, mulai dari kesesuaian landasan hukum hingga efektivitas pengaturan dalam mendukung tata kelola sektor kesehatan. Masukan dari para narasumber dan pemangku kepentingan diharapkan memperkaya materi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
Penyempurnaan regulasi ini juga memiliki relevansi strategis dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Berani Sehat, yang menjadi salah satu prioritas dalam Nawacita Berani. Dukungan regulasi yang kuat diperlukan agar pelaksanaan program kesehatan berjalan lebih terarah, efektif, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas.
Melalui uji publik tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng mendorong agar Ranperda perubahan tidak sekadar memenuhi kebutuhan penyesuaian regulasi, tetapi juga menghasilkan aturan yang implementatif, memperkuat kualitas pelayanan kesehatan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan.
DPRD Sulteng berharap penyempurnaan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dapat menjadi pijakan bagi pembangunan sektor kesehatan yang lebih berkualitas, merata, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.






