DPRD  

Pelajari Pengelolaan JDIH Bali, Komisi I DPRD Sulteng Gagas Kaukus Parlemen Perempuan

Suasana foto bersama anggota DPRD Sulteng dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Kamis (5/11/2026). /Foto: IST

Denpasar, LANDASAN.ID – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggagas pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan sekaligus mendorong penguatan keterbukaan informasi hukum dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi daerah.

Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan koordinasi dan komunikasi Komisi I DPRD Sulteng dengan DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (5/11/2026). Pertemuan itu juga membahas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pentingnya regulasi teknis sebagai landasan implementasi peraturan daerah (Perda).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota komisi, di antaranya Dr. I Nyoman Slamet, serta unsur Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.

Dalam koordinasi tersebut, Komisi I mendalami praktik pengelolaan JDIH Pemerintah Provinsi Bali yang mencatatkan prestasi di tingkat nasional. JDIH Bali diketahui meraih peringkat pertama nasional pada 2022, peringkat kedua pada 2023, dan kembali menempati posisi terbaik pada 2024.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan platform JDIH sebagai sarana keterbukaan informasi sekaligus ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan daerah (Raperda) maupun rancangan peraturan gubernur (Rapergub), kemudian menyampaikan kritik, saran, dan masukan terhadap substansi regulasi sebelum ditetapkan.

Model pelayanan ini dinilai mampu memperluas keterlibatan publik dalam proses legislasi, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengawal arah kebijakan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan hingga pembahasan regulasi.

Pengalaman Bali tersebut menjadi referensi bagi Komisi I DPRD Sulteng untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan JDIH di Sulawesi Tengah, terutama dari aspek kelengkapan dokumen, kemudahan akses, pemutakhiran informasi, dan kualitas pelayanan publik.

Komisi I juga menilai perlu adanya pengembangan fitur partisipasi publik pada platform JDIH Sulteng. Fasilitas tersebut diharapkan memungkinkan masyarakat mengakses rancangan produk hukum, memahami substansi dan tujuan pengaturannya, serta memberikan masukan selama proses pembentukan regulasi berlangsung.

Selain penguatan JDIH, pertemuan tersebut turut memunculkan gagasan pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan di lingkungan DPRD Sulteng.

Kaukus tersebut diproyeksikan menjadi wadah konsolidasi anggota legislatif perempuan lintas fraksi dan komisi untuk memperkuat komunikasi, membangun kerja sama, serta memperjuangkan kepentingan perempuan dalam perumusan kebijakan daerah.

Gagasan ini didasarkan pada pandangan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak cukup hanya diukur dari jumlah anggota. Lebih dari itu, diperlukan penguatan kapasitas, peran, dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik maupun penyusunan kebijakan publik.

Melalui wadah tersebut, anggota DPRD perempuan diharapkan memiliki ruang yang lebih kuat untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kesetaraan, keadilan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan, termasuk kepentingan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Untuk merealisasikannya, pembentukan kaukus perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi dan kesepakatan bersama anggota DPRD perempuan. Langkah tersebut mencakup penyusunan pedoman organisasi yang mengatur tujuan, keanggotaan, struktur koordinasi, serta agenda kerja.

Dalam pertemuan itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya ketersediaan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Perda yang telah ditetapkan.

Sejumlah Perda dinilai berpotensi tidak berjalan optimal apabila belum didukung aturan teknis, khususnya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman pelaksanaan. Karena itu, diperlukan inventarisasi terhadap produk hukum daerah yang belum memiliki regulasi turunan agar implementasinya tidak terhambat.

Hasil koordinasi dengan DPRD Bali tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulteng dalam meningkatkan kualitas legislasi, memperkuat transparansi informasi hukum, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi daerah.

Di sisi lain, gagasan pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai langkah memperkuat kontribusi dan posisi strategis perempuan dalam proses legislasi maupun pengambilan kebijakan di DPRD Sulteng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *