DPRD  

Hidayat Pakamundi Hadiri Penyelesaian Konflik Warga LIK Tondo, 18 KK Segera Direlokasi

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hidayat Pakamundi, saat Menghadiri Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama penyelesaian konflik warga Mess Pondok Karya LIK Tondo, Kota Palu, Senin (9/11/2026). /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hidayat Pakamundi, S.E., mewakili Ketua DPRD Sulteng menghadiri penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama penyelesaian konflik warga Mess Pondok Karya LIK Tondo, Kota Palu, Senin (9/11/2026).

Kehadiran Hidayat dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, tersebut menjadi bagian dari dukungan lembaga legislatif terhadap upaya penyelesaian persoalan masyarakat yang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan sejumlah pihak.

Dalam penyelesaian tersebut, sebanyak 18 kepala keluarga (KK) warga terdampak akhirnya memperoleh kepastian relokasi melalui kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak perusahaan, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, dan masyarakat.

Kesepakatan itu menjadi langkah penting dalam mengakhiri kebuntuan penyelesaian persoalan warga Mess Pondok Karya LIK Tondo. DPRD Sulteng melalui kehadiran Hidayat turut memberikan dukungan terhadap proses penyelesaian yang mengedepankan dialog, koordinasi, dan kesepakatan bersama.

Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng berkomitmen memfasilitasi pembangunan rumah permanen tipe 36 bagi 18 KK terdampak. Sementara pihak perusahaan, termasuk Palu Nagaya dan pihak terkait, menyediakan lahan relokasi seluas kurang lebih dua hektare di luar Jalan Danvasos, Kelurahan Tondo, Kota Palu.

Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan status lahan yang direncanakan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan tersebut juga harus dipastikan bersih dari sengketa maupun gugatan pihak lain.

Selain pembangunan rumah, kesepakatan mencakup penyediaan jaringan air bersih, sambungan listrik, serta fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kota Palu juga akan berkoordinasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan, termasuk akses jalan menuju kawasan relokasi.

BPN Kota Palu bertanggung jawab melaksanakan pengukuran, pemetaan, pemasangan tanda batas bidang tanah, hingga penerbitan peta bidang tanah bersama pihak perusahaan sesuai jadwal yang disepakati.

Proses pemindahan warga direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 dan paling lambat April 2027.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Anwar menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan perlindungan hak warga, tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan.

Ia juga mengingatkan bahwa penandatanganan kesepakatan bukanlah akhir dari proses penyelesaian. Seluruh pihak harus konsisten menjalankan kewajiban masing-masing agar kesepakatan tersebut benar-benar terealisasi.

Bagi DPRD Sulteng, penyelesaian persoalan warga LIK Tondo harus dibuktikan melalui pelaksanaan seluruh poin kesepakatan, bukan sekadar seremoni penandatanganan dokumen. Kepastian rumah, legalitas lahan, dan ketersediaan fasilitas dasar menjadi hal penting yang harus dipastikan terpenuhi bagi 18 KK terdampak.

Kehadiran Hidayat Pakamundi dalam agenda tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong penyelesaian persoalan masyarakat secara adil dan berkepastian hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *