Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Husen Mardjengi, menagih kejelasan komitmen Bupati terkait alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) sebesar Rp1 miliar untuk setiap anggota DPRD.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Parimo dengan agenda penyampaian hasil penelaahan pokir tahun anggaran 2027. Husen menyoroti pernyataan Bupati Parimo, Erwin Burase, yang dalam sejumlah kesempatan pidatonya menyebutkan rencana alokasi pokir Rp1 miliar per anggota dewan.
Menurutnya, pernyataan tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Saya sampaikan ini supaya publik mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat menangkap bahwa pokir Rp1 miliar itu pasti terealisasi sepenuhnya,” ujar Husen.
Ia mengaku khawatir pernyataan tersebut memicu ekspektasi berlebihan. Pasalnya, setiap kegiatan reses di daerah pemilihan, anggota DPRD kerap menerima puluhan hingga ratusan usulan program dari masyarakat yang dianggap prioritas.
“Setiap reses, kami menerima banyak proposal. Namun realitanya, satu program saja yang bisa terealisasi sudah sangat bersyukur,” katanya.
Husen menjelaskan, seluruh usulan masyarakat telah diinput dalam sistem perencanaan untuk tahun 2027 sejak 2026. Namun, realisasi program tetap bergantung pada kemampuan fiskal daerah serta kebijakan pemerintah daerah.
“Kami sudah masukkan semua usulan dalam sistem. Tapi perlu dipahami, tidak semua bisa langsung direalisasikan. Kondisi keuangan daerah sangat menentukan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penyampaian tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk transparansi kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Saya tidak bermaksud menyudutkan siapa pun. Ini semata-mata agar masyarakat tidak terus menagih dengan asumsi semua usulan pasti terealisasi,” jelasnya.
Meski demikian, Husen tetap mengapresiasi pernyataan perwakilan Bupati dalam forum tersebut. Ia berharap komitmen terkait pokir dapat benar-benar direalisasikan secara jelas dan terarah.
“Apa yang disampaikan tadi tentu kami aminkan. Harapannya bisa segera direalisasikan, dan yang terpenting ada kejelasan arah terkait pokir Rp1 miliar per anggota itu,” pungkasnya.
