Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mulai mematangkan perencanaan program bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2027. Penyusunan program dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan skala prioritas guna memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, SKM, mengatakan sejumlah program telah diusulkan dalam perencanaan 2027, di antaranya bantuan bagi penyandang disabilitas serta bantuan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Untuk tahun 2027, kami sudah memasukkan beberapa usulan penganggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Program ini juga telah disinkronkan dengan program Gubernur,” kata Irdan.
Menurutnya, usulan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian terhadap enam ranah prioritas pembangunan daerah, terutama pada sektor peningkatan kesejahteraan sosial. Sinkronisasi program dilakukan agar kebijakan pemerintah kabupaten berjalan searah dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Irdan menegaskan, mekanisme penyaluran bantuan sosial kini semakin akuntabel karena seluruh proses mengacu pada sistem berbasis data dan aplikasi. Sistem tersebut dinilai mampu mempersempit ruang terjadinya penyimpangan maupun kesalahan dalam penetapan penerima manfaat.
“Secara teknis, kami cukup sulit untuk menyimpang dari data karena seluruh proses sudah berbasis aplikasi. Semua bantuan sosial mengacu pada data yang sah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, khusus program penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama. Dengan basis data tersebut, penerima bantuan telah melalui proses verifikasi sehingga penyaluran lebih tepat sasaran.
Selain program bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga tengah menyiapkan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui sistem perencanaan yang berbasis data dan terintegrasi, pemerintah berharap seluruh program bantuan dapat disalurkan secara transparan, tepat sasaran, serta mampu menekan potensi penyalahgunaan anggaran di tingkat pelaksana.
