Jakarta, LANDASAN.ID – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari lintas komisi melakukan konsultasi ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), Kamis (02/07/2026), guna memperjuangkan dukungan sarana produksi pertanian serta percepatan pembangunan infrastruktur irigasi bagi petani di daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, S.Sos., bersama anggota DPRD Suyadi, Moh. Irfa’in, SH, Rusno Tandriono, Arnol, SH, Salimun Mantjabo, dan Hi. Sami. Rombongan diterima oleh perwakilan Kementan RI, Lolitha Tasik Taparan, S.Si., M.Sc.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyoroti kebutuhan mendesak bantuan pestisida menjelang musim tanam 2026–2027. Permintaan itu didasarkan pada meningkatnya ancaman serangan hama wereng, ulat grayak, dan tikus yang berpotensi menekan produktivitas pertanian di Kabupaten Parigi Moutong.
Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menegaskan pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana produksi sebelum musim tanam dimulai agar petani dapat mengolah lahan tanpa terkendala keterlambatan distribusi bantuan.
“Prinsip kami jelas, petani harus memiliki kepastian ketersediaan sarana produksi sebelum musim tanam dimulai. Jangan sampai lahan sudah siap, tetapi bantuan pestisida belum tersedia,” tegas Sayutin.
Selain memastikan ketersediaan pestisida, DPRD juga meminta sistem penyaluran bantuan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Anggota DPRD Moh. Irfa’in menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi bantuan kepada kelompok tani.
Usulan tersebut mendapat dukungan dari Arnol, SH, Salimun Mantjabo, dan Hi. Sami yang meminta Kementan membuka informasi mengenai jadwal penyaluran, kuota bantuan, hingga alokasi per kecamatan guna mencegah potensi penyimpangan.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Rusno Tandriono mengusulkan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Menurutnya, perbaikan infrastruktur pengairan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sekaligus mendukung efektivitas pengendalian hama.
Sementara itu, Anggota DPRD Suyadi menyoroti persoalan serangan hama yang terus berulang di Kecamatan Mepanga dan Ongka Malino, wilayah yang menerapkan pola tanam IP300 atau tiga kali tanam dan tiga kali panen dalam setahun.
Ia menjelaskan, intensitas tanam yang tinggi menyebabkan siklus hama, terutama tikus dan wereng, sulit diputus sehingga biaya produksi petani terus meningkat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Suyadi mengusulkan penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), disertai dukungan bantuan insektisida dan rodentisida melalui Dinas Pertanian agar beban biaya produksi petani dapat ditekan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, perwakilan Kementerian Pertanian, Lolitha Tasik Taparan, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah proaktif DPRD Parigi Moutong dalam memperjuangkan kebutuhan sektor pertanian.
Kementan, kata dia, akan menindaklanjuti seluruh usulan dengan meminta pemerintah daerah segera melengkapi data terbaru Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), peta sebaran hama, serta dokumen usulan rehabilitasi irigasi Palasa untuk dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
“Untuk musim tanam 2026–2027, kami berupaya mengantisipasi kekosongan pestisida di wilayah rawan. Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu serta dukungan logistik pengendalian hama akan kami sinkronkan bersama Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Lolitha.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan komitmen DPRD Kabupaten Parigi Moutong untuk terus mengawal realisasi bantuan sarana produksi dan pembangunan infrastruktur pertanian guna memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Parigi Moutong.