Surabaya, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bergerak mencari formulasi baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah strategis ditempuh melalui kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Kamis (02/07/2026), guna membedah secara langsung strategi daerah tersebut dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kunjungan yang dipimpin H. Suryanto, SH., MH., itu menjadi momentum bagi DPRD Sulawesi Tengah untuk mengadopsi berbagai praktik terbaik pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi aset, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, hingga penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penopang kemandirian fiskal.
Rombongan diterima Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Timur, Hartanto Setiabowo, di ruang rapat Bapenda Jawa Timur. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut anggota DPRD Sulawesi Tengah, yakni Rauf, Henri Kusumah Muhidin, SE., Dr. Hj. Vera R. Mastura, S.Sos., M.Si., Nikolas Birro Allo, ST., dan Dra. Marlelah, M.Si.
H. Suryanto menegaskan, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda studi banding, melainkan bagian dari ikhtiar DPRD Sulawesi Tengah menggali strategi yang terbukti mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki ruang yang sangat besar untuk meningkatkan PAD melalui pembenahan tata kelola pendapatan, optimalisasi sektor pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta peningkatan kontribusi BUMD.
Ia mengungkapkan, meski jumlah penduduk Sulawesi Tengah hanya sekitar 3,15 juta jiwa, jauh di bawah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42,11 juta jiwa, capaian PAD Sulawesi Tengah yang telah menyentuh sekitar Rp2,1 triliun menjadi indikator bahwa peluang peningkatan penerimaan daerah masih sangat terbuka apabila didukung inovasi kebijakan dan sistem pengelolaan yang lebih efektif.
“Potensi Sulawesi Tengah masih sangat besar. Yang dibutuhkan adalah strategi yang tepat agar setiap sumber pendapatan dapat dioptimalkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Suryanto juga menilai Jawa Timur merupakan daerah yang relevan dijadikan rujukan karena memiliki karakteristik pemerintahan yang relatif serupa dengan Sulawesi Tengah, sama-sama berstatus sebagai provinsi non-daerah istimewa. Selain itu, kedua daerah telah lama menjalin kerja sama melalui program Misi Dagang yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Timur, Hartanto Setiabowo, menyambut positif kunjungan DPRD Sulawesi Tengah. Ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus saling bertukar pengalaman dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan.
Hartanto menjelaskan, secara umum pola pengelolaan pendapatan daerah di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah tidak memiliki perbedaan mendasar. Namun, Jawa Timur memberikan perhatian khusus pada optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Selain itu, Bapenda Jawa Timur juga mengelola penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, hingga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pada tahun 2026, Bapenda Jawa Timur menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp4,7 triliun.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai berbagai kebijakan peningkatan PAD yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diskusi berlangsung dinamis dengan pertukaran gagasan mengenai langkah-langkah inovatif yang dinilai efektif dalam memperkuat penerimaan daerah.
Kunjungan kerja ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan sinergi antara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih optimal, berkelanjutan, dan mampu menopang percepatan pembangunan.
