Parigi Moutong, LANDASAN.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad, memimpin keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam Sesi Konsultasi Daring Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut merupakan bagian dari rangkaian Program Pariwara Antikorupsi 2026. Konsultasi ini difokuskan untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kampanye antikorupsi yang efektif, terarah, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan KPK.
Plh. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dian Rachmawati, menjelaskan bahwa Pariwara Antikorupsi merupakan gerakan kampanye serentak pemerintah daerah yang bertujuan membangun budaya antikorupsi melalui berbagai kanal komunikasi, baik media konvensional, media digital, maupun kegiatan tatap muka.
Menurut Dian, kampanye tersebut mengangkat isu-isu krusial dalam pelayanan publik, di antaranya pencegahan pungutan liar, suap, gratifikasi, nepotisme, konflik kepentingan, jual beli jabatan, hingga penyalahgunaan fasilitas dinas.
“Kampanye ini dirancang untuk memperkuat kesadaran publik sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.
Selain memberikan pendampingan teknis, KPK juga membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kampanye, menyelaraskan konsep komunikasi publik dengan pedoman KPK, serta membuka ruang konsultasi bagi setiap daerah dalam menyusun strategi kampanye yang lebih efektif.
KPK menegaskan, pelaksanaan kampanye antikorupsi dilakukan sedikitnya selama tiga bulan dan menjadi salah satu indikator dalam penilaian Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2026. Penilaian tersebut mencakup aspek masif, kreatif, dan terintegrasi dalam pelaksanaan kampanye.
Melalui konsultasi ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan mampu menyusun strategi komunikasi publik yang lebih inovatif sehingga pesan-pesan antikorupsi dapat menjangkau masyarakat secara luas sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam upaya pencegahan korupsi.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen daerah untuk mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi melalui penguatan edukasi publik, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
