Donggala, LANDASAN.ID – Ketua Komisi VI DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hidayat Pakamundi, S.E., mengapresiasi peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi yang dilaksanakan secara serentak di 16 provinsi kawasan Indonesia Timur, Jumat (2/10/2026).
Peresmian tersebut berlangsung di halaman Dapur SPPG, Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam peningkatan kualitas kesehatan dan gizi.
Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Wilayah III Penyedia dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Rianto, S.P., M.A.P.; Asisten III Pemerintah Kabupaten Donggala, Drs. Isnadi, M.A.P., yang mewakili bupati; Wakil Ketua Komisi I DPRD Donggala, Jinurain, S.Pd., M.A.P.; unsur Muspika Kecamatan Sindue; serta masyarakat setempat.
Hidayat menilai, kehadiran SPPG merupakan langkah strategis dalam memperkuat intervensi pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berkualitas.
Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya stunting serta memastikan anak-anak memperoleh asupan nutrisi yang memadai sejak dini.
“Pemenuhan gizi merupakan bagian penting dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, kami berharap keberadaan SPPG dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah yang membutuhkan,” ujar Hidayat.
Ketua Komisi VI DPRD Sulteng itu juga menegaskan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas pelayanan, tetapi membutuhkan pengawasan, pengelolaan, dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat agar operasional SPPG berjalan optimal, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan penerima manfaat.
Hidayat berharap, peresmian SPPG secara serentak di 16 provinsi kawasan Indonesia Timur dapat memperluas akses pelayanan gizi hingga ke wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Program ini harus dipastikan berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi semua pihak, upaya meningkatkan kualitas gizi sekaligus menekan angka stunting dapat dilakukan lebih maksimal,” tutupnya.






