Jakarta, LANDASAN.ID – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Sri Indraningsih, menegaskan pentingnya pembentukan peraturan daerah (Perda) yang berkualitas, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sri saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah untuk Asistensi dan Identifikasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Tahun 2027, di Ballroom Hotel Acacia, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Dalam forum koordinasi nasional tersebut, Sri membawa perspektif Sulawesi Tengah mengenai pentingnya memperkuat kualitas perencanaan legislasi daerah agar setiap regulasi yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi memiliki urgensi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembentukan Perda harus berangkat dari kebutuhan konkret daerah, didukung kajian yang komprehensif, memiliki landasan hukum yang kuat, serta mempertimbangkan kemampuan implementasinya.
Prinsip tersebut menjadi krusial dalam penyusunan Propemperda 2027. Sebab, penetapan prioritas legislasi akan menentukan arah kebijakan pemerintah daerah sekaligus memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Asistensi dan identifikasi Propemperda juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rancangan Perda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai kewenangan pemerintah daerah, serta mendukung prioritas pembangunan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi Gunawan; Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Aisyah Lailiyah; serta Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda Sormin.
Kegiatan ini juga melibatkan para ketua Bapemperda DPRD provinsi, kepala Bappeda, dan kepala biro hukum dari berbagai provinsi di Indonesia.
Kehadiran unsur legislatif dan eksekutif dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan perspektif dan memperkuat sinergi dalam perencanaan pembentukan produk hukum daerah. Dengan koordinasi lintas sektor, penyusunan regulasi diharapkan lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan dan tidak berjalan secara parsial.
Bagi DPRD Sulawesi Tengah, penguatan fungsi pembentukan Perda merupakan bagian dari tanggung jawab legislasi untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel.
Kualitas produk hukum daerah, pada akhirnya, tidak diukur dari banyaknya regulasi yang disahkan, melainkan dari sejauh mana aturan tersebut mampu menyelesaikan persoalan, dapat diterapkan secara efektif, serta memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Melalui penyusunan Propemperda 2027, DPRD Sulawesi Tengah mendorong perencanaan legislasi yang lebih selektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.







