Palu, LANDASAN.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyoroti perlunya sinkronisasi program Berani Sehat dengan layanan BPJS Kesehatan untuk menghindari tumpang tindih pelayanan serta memastikan kejelasan akses kesehatan bagi masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, Selasa (13/10/2026), pukul 10.00 WITA.
FGD yang merupakan prakarsa Komisi IV DPRD Sulteng itu dibuka Wakil Ketua II DPRD Sulteng, H. Syarifuddin, S.H. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi IV H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., Sekretaris Komisi IV Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag., M.H., serta anggota Komisi IV, yakni Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., C.N., Sri Atun, Yusuf, S.P., dan Mahfud Masuara.
Turut hadir tim penyusun, tenaga ahli, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng.
Dalam sambutannya, Syarifuddin mengungkapkan adanya polemik di tengah masyarakat menyusul penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang program Berani Sehat, khususnya terkait hubungan program tersebut dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Salah satu persoalan yang mencuat, kata dia, adalah adanya peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang memilih menghentikan pembayaran iuran rutin setelah hadirnya program Berani Sehat.
Menurut Syarifuddin, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat tidak keliru memahami hak, kewajiban, serta cakupan manfaat dari masing-masing program pelayanan kesehatan.
Karena itu, sosialisasi mengenai kriteria penerima manfaat, cakupan pembiayaan, hingga mekanisme pemanfaatan layanan Berani Sehat dinilai penting. Kejelasan tersebut diperlukan agar masyarakat memahami perbedaan dan keterkaitan program daerah dengan skema jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan.
Selain persoalan sinkronisasi program, Syarifuddin juga menyoroti keterbatasan rumah sakit rujukan yang melayani program Berani Sehat di Sulteng.
Berdasarkan pemaparan dalam FGD, saat ini hanya terdapat dua rumah sakit rujukan untuk program tersebut, sementara jumlah penduduk Sulteng mencapai sekitar tiga juta jiwa. Kondisi ini dinilai perlu dievaluasi, terutama menyangkut pemerataan akses pelayanan dan efektivitas mekanisme rujukan bagi masyarakat di berbagai wilayah.







