DPRD  

DPRD Sulteng Perluas Substansi Ranperda Bantuan Hukum

Suasana Uji Publik Ranperda Provinsi Sulteng tentang Bantuan Hukum di Sritti Convention Hall, Palu, Senin (19/10/2026). /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum untuk memperkuat akses keadilan dan memberikan kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas kedinasan.

Uji publik yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES, tersebut berlangsung di Sritti Convention Hall, Palu, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyempurnaan Ranperda yang menjadi prakarsa Komisi I DPRD Sulteng.

Kegiatan tersebut dihadiri anggota Komisi I, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, tenaga ahli, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.

Dalam forum tersebut, tim penyusun Reni Etikawati, S.H., M.H., memaparkan substansi dan arah pengaturan Ranperda. Pembahasan turut menghadirkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulteng, Sopian, A.Md.IP., S.H., M.H., serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Imran, S.H., M.H.

Penyusunan Ranperda ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperkuat penyelenggaraan bantuan hukum sekaligus menjamin kesetaraan masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

Salah satu substansi utama yang menjadi perhatian ialah jaminan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk memastikan warga kurang mampu mendapatkan pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.

Selain menyasar masyarakat miskin, Ranperda ini juga mengatur kebutuhan perlindungan hukum bagi ASN yang menghadapi persoalan hukum akibat pelaksanaan tugas kedinasan. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum kepada aparatur dalam menjalankan kewenangan pemerintahan secara profesional dan akuntabel.

Meski demikian, perlindungan hukum bagi ASN perlu dirumuskan secara proporsional dengan membedakan persoalan yang berkaitan dengan tugas kedinasan dan persoalan pribadi. Dengan demikian, fasilitas bantuan hukum tidak menjadi pembenaran atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun menghapus tanggung jawab hukum individu.

Uji publik tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

Regulasi yang telah berlaku sejak 2015 itu dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika penyelenggaraan bantuan hukum. Melalui pembaruan regulasi, DPRD Sulteng mendorong terciptanya sistem bantuan hukum yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *