DPRD  

Komisi I DPRD Sulteng Soroti Perlindungan Hukum bagi ASN

Suasana Uji Publik Raperda, di Sritti Convention Hall, Palu, Senin (19/10/2026). /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas kedinasan menjadi salah satu fokus pembahasan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum, Senin (19/10/2026).

Pembahasan yang berlangsung di Sritti Convention Hall, Palu, tersebut menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi ASN ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan.

Uji publik yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES, itu merupakan bagian dari penyempurnaan Ranperda prakarsa Komisi I DPRD Sulteng. Regulasi tersebut disiapkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan bantuan hukum dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pemerintahan.

Dalam pembahasan, bantuan hukum bagi ASN dinilai penting untuk memastikan aparatur memperoleh pendampingan ketika menghadapi sengketa perdata maupun dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi ASN dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus mendorong profesionalitas dan akuntabilitas birokrasi.

Namun, perlindungan hukum itu harus memiliki batasan yang jelas. Bantuan hukum hanya diberikan dalam konteks persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, bukan untuk melindungi kepentingan pribadi ataupun membebaskan ASN dari pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian mengenai ruang lingkup perlindungan tersebut dinilai penting agar ASN dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum.

Uji publik tersebut turut dihadiri anggota Komisi I DPRD Sulteng, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap substansi regulasi, yakni Reni Etikawati, S.H., M.H., dari tim penyusun; Sopian, A.Md.IP., S.H., M.H., Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah; serta Dr. Imran, S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Selain mengatur aspek perlindungan hukum bagi ASN, Ranperda tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum. Hal ini merupakan bagian dari implementasi prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

Penyusunan regulasi baru tersebut sekaligus menjadi upaya menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika hukum saat ini.

Melalui uji publik ini, Komisi I DPRD Sulteng menghimpun berbagai masukan dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan penyempurnaan Ranperda sebelum dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *