Palu, LANDASAN.ID – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui uji publik yang digelar di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin sekaligus dibuka Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Feri Budiutomo. Uji publik ini melibatkan Anggota Komisi III, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, tenaga ahli Komisi III dan Bapemperda, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Pembahasan menghadirkan tim penyusun Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulteng, Sultanisah, S.P., M.Si., serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Leli Tibaka, S.H., M.H.
Uji publik tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda, khususnya untuk memastikan pengaturan tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan perkembangan regulasi nasional serta kebutuhan pengelolaan pertambangan di Sulawesi Tengah.
Dalam landasan penyusunannya, Ranperda ini merujuk pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Prinsip tersebut menempatkan pengelolaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan tidak sekadar sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan nilai tambah daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan manfaat sumber daya alam secara berkeadilan.
Penyusunan regulasi baru ini juga didorong oleh kebutuhan menyesuaikan ketentuan daerah dengan perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika regulasi maupun berbagai persoalan tata kelola pertambangan di daerah.
Perubahan kewenangan pemerintahan di sektor pertambangan menjadi salah satu alasan mendasar perlunya pembaruan regulasi tersebut. Sejumlah kewenangan yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2018 telah mengalami perubahan dan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan terbaru.
Dalam kerangka regulasi saat ini, pemerintah provinsi memperoleh pendelegasian kewenangan untuk mengelola dan menerbitkan perizinan pada sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
Pendelegasian tersebut antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Karena itu, Ranperda yang tengah disempurnakan diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum mengenai batas kewenangan pemerintah provinsi, mekanisme perizinan, serta tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
Selain menyelaraskan regulasi, pembentukan Perda baru juga diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan pengelolaan pertambangan batuan di Sulawesi Tengah yang hingga kini belum terselesaikan.
Melalui uji publik ini, DPRD Sulteng membuka ruang pembahasan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar materi Ranperda benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah, memiliki landasan hukum yang kuat, serta mampu mendorong pengelolaan pertambangan yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.






