Palu, LANDASAN.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., menegaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus memberikan dampak nyata bagi pengembangan lembaga pesantren, bukan sekadar menjadi regulasi di atas kertas.
Penegasan itu disampaikan Hidayat saat mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam Diskusi Publik Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 yang digelar Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Sulteng melalui Panitia Santri Future Festival 2026, di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Rabu (21/10/2026).
Menurut Hidayat, keberadaan Perda tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan pesantren. Namun, keberhasilan regulasi itu sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, tata kelola yang transparan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Perda Nomor 8 Tahun 2022 ini harus kita dorong agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pesantren di Sulawesi Tengah. Kita ingin tata kelola fasilitasi pesantren dilaksanakan secara terukur, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tegas Hidayat.
Ia menilai, implementasi Perda tersebut membutuhkan komitmen bersama sejak tahap perencanaan program, penentuan mekanisme fasilitasi, hingga evaluasi pelaksanaan. Dengan demikian, setiap bentuk dukungan pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil pesantren serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hidayat juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran fasilitasi. Menurutnya, setiap program harus memiliki indikator yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terbuka, serta sistem evaluasi yang terukur agar dukungan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi lembaga pesantren.
“Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian utama. Setiap program fasilitasi perlu memiliki indikator yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terbuka, serta evaluasi yang terukur. Dengan demikian, dukungan yang diberikan dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh lembaga pesantren,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hidayat mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi keagamaan, serta pengelola pesantren. Ia menilai, aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan langsung oleh kalangan pesantren harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun menentukan prioritas program fasilitasi.
Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membangun pendidikan keagamaan, membentuk karakter, serta meningkatkan






