DPRD  

Komisi IV DPRD Sulteng Kawal Kesiapan Kesehatan Calon Jemaah Haji 2027

Suasana Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 M di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026). /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmennya mengawal kesiapan pelayanan kesehatan calon jemaah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh calon jemaah memperoleh pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.

Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Awaluddin, S.Sos., M.P.A., mengatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memastikan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan optimal.

Penegasan itu disampaikan Awaluddin, mewakili Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 M di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026).

“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi IV, menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD terkait dalam rangka memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Kami mendorong agar seluruh calon jemaah haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan optimal,” ujar Awaluddin.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan harus dipersiapkan secara terencana dengan melibatkan instansi berwenang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah tersebut penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan calon jemaah sejak dini sekaligus memastikan penanganan medis dapat dilakukan sebelum keberangkatan.

Ia menegaskan, kesiapan fisik menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran jemaah menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi kesehatan prima.

“Kesehatan jemaah menjadi salah satu hal yang paling utama. Kami berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan baik dan menyeluruh sehingga kondisi para jemaah benar-benar dipersiapkan sebelum keberangkatan. Dengan kesiapan yang matang, kita berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lancar dan sukses,” katanya.

Awaluddin juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulteng, pemerintah kabupaten/kota, instansi penyelenggara haji, dan jajaran Dinas Kesehatan. Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pemeriksaan kesehatan maupun pelayanan jemaah berjalan efektif.

Rapat koordinasi tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., yang hadir mewakili gubernur. Dalam arahannya, Reny meminta jajaran Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota memperkuat pemeriksaan kesehatan calon jemaah sebagai bagian penting dari persiapan keberangkatan haji 2027.

Selain kesiapan kesehatan, Reny turut mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Skema pembiayaan yang sebelumnya dibagi 60 persen dari pemerintah provinsi dan 40 persen dari pemerintah kabupaten/kota diusulkan berubah menjadi 40 persen dari provinsi dan 60 persen dari kabupaten/kota.

Usulan tersebut mempertimbangkan pembagian beban pembiayaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi mengakomodasi kebutuhan 12 kabupaten dan satu kota, sementara pemerintah kabupaten/kota diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di wilayah masing-masing.

Menanggapi usulan tersebut, Awaluddin menilai pembahasan pembiayaan perlu dilakukan secara cermat dan terkoordinasi. Perencanaan anggaran, kata dia, harus mempertimbangkan kebutuhan riil, pembagian tanggung jawab antarpemerintah daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan menjalankan tugas masing-masing secara optimal. DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk mendorong agar persiapan dan pelayanan kepada jemaah benar-benar diperhatikan,” tambahnya.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Muklis, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, para sekretaris daerah kabupaten/kota, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, para kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten/kota, serta sejumlah instansi terkait.

Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sulteng diharapkan mampu mematangkan seluruh persiapan penyelenggaraan haji 2027, terutama dalam menjamin kesiapan kesehatan dan kualitas pelayanan bagi calon jemaah haji asal Sulawesi Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *