Example 1200x460
DPRD  

Bapemperda DPRD Sulteng Jaring Aspirasi Publik Susun 8 Ranperda Prioritas 2027

Sosialisasi Propemperda Provinsi Sulteng Tahun 2027 yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Sulteng melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026). /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjaring aspirasi pemangku kepentingan untuk mempertajam substansi delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Penjaringan aspirasi tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Propemperda Provinsi Sulteng Tahun 2027 yang digelar Sekretariat DPRD Sulteng melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Sulteng, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), organisasi profesi, asosiasi, hingga komunitas. Pelibatan berbagai unsur tersebut bertujuan memastikan regulasi yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Pimpinan Bapemperda DPRD Sulteng, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, hadir bersama sejumlah anggota DPRD, yakni Yusuf, S.P., Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., CN., Dra. Marlelah, M.Si., Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, S.E., serta Mahfud Masuara, S.H.

Dalam pemaparannya, Mahfud Masuara menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dokumen tersebut menjadi pedoman DPRD bersama pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas regulasi berdasarkan kewenangan, kebutuhan pembangunan, dan kepentingan masyarakat.

Propemperda Sulteng Tahun 2027 memuat delapan Ranperda di luar daftar kumulatif terbuka. Lima di antaranya merupakan prakarsa DPRD, sedangkan tiga lainnya berasal dari pemerintah daerah.

Selain delapan Ranperda tersebut, terdapat tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka yang berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.

Delapan Ranperda prioritas itu meliputi perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, penyelenggaraan pertanian, tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bantuan hukum, perlindungan masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan perilaku seksual, perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta perubahan Perda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bapemperda, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap usulan Ranperda harus memiliki landasan kewenangan yang jelas, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, penyusunan Propemperda harus didasarkan pada identifikasi dan analisis kebutuhan regulasi secara komprehensif. Proses tersebut dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, penyebaran kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, hingga wawancara dengan para pemangku kepentingan.

Pimpinan Bapemperda, Sri Indraningsih Lalusu, menegaskan bahwa setiap usulan Ranperda harus melewati kajian mendalam dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kewenangan pemerintah daerah, serta manfaat konkret bagi masyarakat.

Ia mengingatkan, pembentukan peraturan daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada penambahan jumlah produk hukum. Setiap regulasi yang dihasilkan harus benar-benar dibutuhkan, memiliki substansi yang kuat, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Sri juga mengapresiasi keterlibatan OPD, organisasi profesi, asosiasi, dan komunitas dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, partisipasi berbagai unsur menjadi bagian penting untuk memperkaya substansi Ranperda sekaligus memastikan regulasi yang disusun tidak terlepas dari persoalan riil masyarakat.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah masukan strategis, mulai dari perlindungan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional, pemberdayaan komoditas pertanian unggulan daerah, hingga fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha muda.

Perwakilan PAPRI menyoroti pentingnya perlindungan dan pemanfaatan karya cipta serta kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari identitas dan potensi ekonomi daerah.

Sementara itu, perwakilan BRIDA Sulteng memaparkan perkembangan fasilitasi kekayaan intelektual melalui pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu upaya yang didorong adalah memberikan perlindungan terhadap produk unggulan daerah, termasuk Durian Volcano asal Sulawesi Tengah.

Berbagai masukan tersebut mendapat tanggapan dari pimpinan Bapemperda dan narasumber untuk selanjutnya menjadi bahan pengayaan serta penyempurnaan rancangan regulasi yang dipersiapkan.

Melalui sosialisasi ini, Bapemperda DPRD Sulteng menargetkan penyusunan Propemperda 2027 berlangsung lebih terarah, terukur, dan partisipatif. Dengan demikian, setiap Ranperda yang ditetapkan sebagai prioritas diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan di Sulawesi Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *