Example 1200x460
DPRD  

Sadly Lesnusa: Keterbukaan Informasi Publik Butuh Keterlibatan Semua Unit Kerja

Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si. (kanan), saat menerima kunjungan tim DISKOMINFOSANTIK bersama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID di Kantor Sekretariat DPRD Sulteng, Palu, Senin (2/11/2026). /Foto: IST

Palu, LANDASAN.ID – Penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membutuhkan keterlibatan seluruh unit kerja, bukan hanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si., saat menerima kunjungan tim Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik bersama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID di Kantor Sekretariat DPRD Sulteng, Palu, Senin (2/11/2026).

Sadly mengatakan, optimalisasi pelayanan informasi publik harus dibangun melalui koordinasi dan sinergi antarseluruh bagian. Sebab, setiap unit kerja memiliki peran penting dalam menyediakan data, mendokumentasikan kegiatan, serta memastikan informasi kelembagaan tersedia untuk disampaikan kepada masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan informasi tidak boleh hanya dibebankan kepada pengelola PPID. Dukungan seluruh unsur organisasi diperlukan agar informasi yang dipublikasikan memiliki keakuratan, kelengkapan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab institusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Terlebih, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab menyampaikan berbagai informasi mengenai aktivitas kelembagaan DPRD, mulai dari agenda persidangan, rapat-rapat, kegiatan kedewanan hingga produk kelembagaan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sadly juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media digital untuk memperluas jangkauan pelayanan informasi. Dengan dukungan sistem publikasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi secara lebih cepat, mudah, dan transparan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rangkaian Monev PPID yang dilakukan Diskominfosantik bersama Komisi Informasi Sulteng. Dalam kegiatan itu, tim melakukan peninjauan terhadap ketersediaan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, konsistensi publikasi, serta akses masyarakat terhadap kanal informasi resmi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Sekretariat DPRD Sulteng dinilai telah melaksanakan publikasi informasi dengan baik. Capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat tata kelola informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penguatan koordinasi internal dan pemanfaatan teknologi digital, Sekretariat DPRD Sulteng berupaya memastikan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas kelembagaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *