Palu, LANDASAN.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Pelibatan publik tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Propemperda Provinsi Sulteng Tahun 2027 yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Sulteng melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), organisasi profesi, asosiasi hingga komunitas. Hadir pula pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng.
Pimpinan Bapemperda DPRD Sulteng, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, hadir bersama sejumlah anggota, yakni Yusuf, S.P., Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., CN., Dra. Marlelah, M.Si., Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, S.E., dan Mahfud Masuara, S.H.
Dalam sosialisasi tersebut, Mahfud Masuara memaparkan materi mengenai program Propemperda 2027. Sementara analisis kebutuhan Perda (AKP) disampaikan Tenaga Ahli Bapemperda, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H. Kegiatan dipandu Kepala Bagian Perundang-undangan, Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H.
Mahfud menjelaskan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dokumen tersebut menjadi pedoman DPRD bersama pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Propemperda Sulteng 2027 memuat delapan Ranperda di luar daftar kumulatif terbuka. Rinciannya, lima Ranperda merupakan prakarsa DPRD dan tiga lainnya berasal dari prakarsa pemerintah daerah.
Selain itu, terdapat tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka yang berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Asri Lasatu menegaskan bahwa setiap usulan Ranperda harus didasarkan pada kewenangan yang jelas, kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
Menurutnya, penyusunan Propemperda membutuhkan identifikasi dan analisis kebutuhan secara komprehensif. Proses tersebut dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, penyebaran kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik hingga wawancara dengan para pemangku kepentingan.
Pimpinan Bapemperda DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, menegaskan bahwa tidak semua usulan Ranperda dapat langsung diakomodasi. Setiap usulan harus melalui kajian dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kewenangan pemerintah daerah, serta manfaat konkret bagi masyarakat.
Ia menekankan, pembentukan Perda tidak boleh sekadar mengejar kuantitas produk hukum. Sebaliknya, setiap regulasi harus memiliki urgensi, landasan yang kuat, serta dapat diterapkan secara efektif dalam menjawab persoalan daerah.
Sri juga mengapresiasi keterlibatan OPD, organisasi profesi, asosiasi, dan komunitas dalam sosialisasi tersebut. Menurutnya, masukan dari berbagai unsur menjadi bagian penting dalam memperkaya substansi Ranperda agar regulasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta mengangkat berbagai persoalan strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi daerah. Isu tersebut meliputi perlindungan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional, pemberdayaan komoditas pertanian unggulan, hingga fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha muda.
Perwakilan PAPRI menyoroti pentingnya perlindungan dan pemanfaatan karya cipta serta kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari identitas dan potensi daerah.
Adapun perwakilan BRIDA Provinsi Sulteng memaparkan perkembangan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual melalui pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendorong perlindungan produk unggulan daerah, termasuk Durian Volcano asal Sulawesi Tengah.
Berbagai masukan tersebut mendapat tanggapan dari pimpinan Bapemperda dan narasumber untuk menjadi bahan pengayaan serta penyempurnaan rancangan regulasi yang tengah dipersiapkan.
Melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan ini, Bapemperda DPRD Sulteng mendorong penyusunan Propemperda 2027 yang lebih partisipatif, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, produk hukum daerah diharapkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.






